Trending

4 Hal yang dilakukan pemerintah RI sehari setelah merdeka

Tak hanya berakhir di hari lahir Republik Indonesia yakni 17 Agustus 1945, terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah RI sehari setelah merdeka.

Setelah pembacaan teks naskah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang artinya bangsa kita telah lahir secara mandiri, perjuangan para tokoh nasional tidaklah berhenti sampai di situ.

Lantaran, tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari segalanya, namun awal dari perjuangan baru dimana bangsa Indonesia memiliki kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Membongkar alasan Soekarno pernah gaungkan Presiden harus Islam

Mengingat negara Indonesia yang baru berusia satu hari sangat rentan dikuasai kembali oleh bangsa lain, terutama sejumlah negara yang tergabung dalam blok sekutu.

Oleh sebab itu sehari setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah hal agar sistem tata negara dapat berdiri dengan kokoh dan tak mudah digoncang oleh bangsa lain.

Berikut, 4 hal yang dipersiapkan pemerintah RI sehari setelah merdeka:

Membuat rapat PPKI

Sidang PPKI. Foto: Wikipedia
Sidang PPKI. Foto: Wikipedia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sebuah rapat pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rapat yang dilaksanakan oleh badan pengganti BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Tyuuoo Sangi-in yang kini namanya diubah menjadi Gedung Pancasila.

Diketahui, gedung ini pernah digunakan oleh para tokoh pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Merevisi UUD 1945

Salah satu rapat PPKI. Foto: Kompas
Salah satu rapat PPKI. Foto: Kompas

Salah satu hal yang diperhatikan oleh para tokoh nasional adalah membahas UUD 1945. Sejumlah anggota PPKI yang menilai adanya kalimat dalam sejumlah pasal cenderung Islamsentris.

Adapun pasal yang dibahas tertera dalam Pasal 6 Ayat 1 terkait calon Presiden dan Wakil Presiden beragama Islam.

Selain itu, PPKI juga didesak agar membahas kembali Pasal 29 Ayat 1 soal agama yang tertulis, ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

Kala itu, Moh Hatta berusaha membujuk salah satu anggota PPKI yang tak setuju adanya penghapusan dari pasal tersebut. Anggota PPKI yang dimaksud adalah pemimpin Muhammadiyah di Jawa, Ki Bagus Hadikusumo.

Demi persatuan bangsa Indonesia, mereka pun sepakat untuk menghapus pasal yang dinilai mengesampingkan kalangan masyarakat minoritas tersebut.

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno bersama Mohammad Hatta. Foto: ANRI
Soekarno bersama Mohammad Hatta. Foto: ANRI

Selain membahas sistem dan negara, PPKI juga memilih dan menetapkan langsung presiden dan wakil presiden.

Pada mulanya, di antara anggota PPKI tak ada yang berminat dan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun salah satu anggota PPKI, Raden Otto Iskandardinata menyarankan, agar jabatan itu ditunggangi oleh dua tokoh proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta.

Hasilnya, Soekarno dan Moh Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia jalur aklamasi anggota PPKI.

Setelah kedua tokoh tersebut resmi terpilih, kemudian PPKI menyepakati fungsi dan tugas presiden dan wakil presiden.

Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Anggota KNIP. Foto: jakarta.go.id
Anggota KNIP. Foto: jakarta.go.id

Agar tugas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat berjalan dengan efektif, PPKI juga membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan untuk membantu kinerja pemimpin negara.

Terbentuklah sebuah lembaga bernama Komite Nasional Indonesia Pusat yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan pemuka masyarakat.

KNIP inilah lembaga yang menjadi cikal bakal badan legislatif Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal pembentukannya dipilih sebagai Hari Lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (CTH)

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close