Trending

500 TKA China masuk RI, Bupati Konawe bongkar rayuan Luhut padanya

Rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tengah pandemi mendapat penolakan keras dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui para TKA ini berencana masuk atas restu dan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan informasi yang diterima, jadwal kedatangan TKA tersebut tercatat sejak tanggal 22 April lalu, dan direncanakan masuk secara bergelombang.

Baca Juga: Pantas saja 500 TKA China boleh masuk Indonesia, aturannya saja begini

Melalui rilisnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menegaskan, rencana masuknya para TKA asal China itu benar-benar atas arahan Pemerintah Pusat.

Walau begitu, Pemda pun menyayangkan masuknya ratusan TKA asal China ini di tengah pandemi. Sebab kebijakan tersebut bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Sekadar diketahui, 500 TKA asal China tersebut sedianya akan dipekerjakan di perusahaan tambang nikel PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park, di Kabupaten Konawe. Lantas seperti apa tanggapan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa?

Karyawan T Obsidian Stainless Steel
Karyawan T Obsidian Stainless Steel. Foto Instagram @oss_hitz

Menurut Kery, dia sebagai Bupati sebenarnya sudah menolak. Sebab mereka sudah sepakat untuk tidak menerima TKA dari luar dahulu, dan fokus untuk menekan penyebaran corona di daerah.

“Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi. Saya cuma tahu dari pemberitaan saja dari wartawan. Mudah-mudahan kita sepakat menolak. Tapi jangan ada lagi TKA yang sembunyi-sembunyi masuk. Karena ini yang kita khawatirkan,” katanya disitat tvOne dalam saluran Youtube-nya, Jumat 1 Mei 2020.

Ditanya soal bagaimana para TKA selama ini bisa masuk walau penerbangan sudah ditiadakan, Kery menyatakan mereka bisa masuk lewat jalur laut. Apalagi pengawasan di laut sangat minim.

“Biasanya kecolongan kita itu di laut. Tapi ini kan di laut, siapa yang mau pantau.”

Dijanjikan Luhut

Dalam pernyataannya, Kery kemudian menyinggung soal janji bantuan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai kompensasi masuknya para TKA asal China ke wilayahnya.

Menurut Kery, Luhut memang menjanjikan bantuan, tetapi hingga kini belum kunjung ditepati. Kery juga menyayangkan betul bagaimana perusahaan yang mempekerjakan para TKA China tak memberi bantuan pada Pemkab Konawe di tengah pandemi yang berdampak makin luas buat masyarakatnya.

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Antara.
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Antara.

Bukan bantuan yang diterima, katanya, perusahaan-perusahaan itu justru banyak merumahkan pekerja lokal dengan alasan pandemi.

“Perusahaan itu juga harusnya melihat bagaimana dampaknya buat masyarakat Konawe. Saya sampai menyurat ke China, tapi sampai sekarang belum juga ada bantuan. Bagaimana ini. Bahkan kapalnya sampai sudah pulang ke China.”

“Lalu Menko Maritim (Luhut) katakan, ‘sudah Ker, apa yang kau minta kami siapkan’, tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana kita ini?” kesal Kery.

“Sehingga sekarang kita sampaikan sudah kita tidak terima bantuan, kita belanja sendiri saja. Perusahaan di sini juga tidak ada yang dia bantu untuk alat kesehatan dan sebagainya. Cuma komunitas masyarakat-masyarakat Tionghoa saja yang bantu,” panjang Kery.

Ancaman buat rakyat

Kedatangan 500 TKA asal China ini dikritik banyak pihak. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemerintah disebut-sebut telah menukar keselamatan rakyatnya sendiri dengan warga negara asing. Terlebih mereka dari China.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Nasir Djamil disitat RMOL. Kondisi itu, kata dia, berbanding terbalik dengan larangan tegas pemerintah yang melarang masyarakat mudik di tengah wabah corona atau Covid-19.

Sementara kepada TKA yang berasal dari sumber virus corona malah diperbolehkan datang.

“Sama rakyat sendiri berani bilang jangan mudik bahkan sampai distop dan disuruh balik. Sama TKA China kok pemrintah ini keder alias takut,” ujar Nasir.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close