Trending

Ade Armando: Ada Daerah Istimewa Minangkabau Bersyariah Islam, perlu didukung?

Isu Minangkabau ramai lagi di media sosial. Belakangan ini beredar di media sosial gerakan Daerah Istimewa Minangkabau Bersyariah Islam.

Gerakan ini mengajak masyarakat Minang untuk mendukung usulan Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa tersebut. Di media sosial, beredar formulir Google form untuk dukungan Daerah Istimewa Minangkabau.

Gerakan ini aslinya sudah pernah muncul pada 2014, namun belakangan mencuat lagi selepas kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah.

Tanyai Daerah Istimewa Minangkabau

Ade Amando dalam siaran Cokro TV
Ade Amando dalam siaran Cokro TV. Foto tangkapan layar Cokro TV.

Gerakan Daerah Istimewa Minangkabau Bersyariah Islam ini mengemuka lagi belakangan ini. Di media sosial beredar formulir daring Google untuk mendukung gerakan ini lho Sobat Hopers.

Dalam formulir yang beredar di media sosial, dukungan cukup dengan mengisi formulir itu satu kali saja. Narasi dukungan gerakan ini yang beredar yaitu Daerah Istimewa Minangkabau Bersyariah Islam dalam kerangka Negara Indonesia gitu.

Nah gerakan ini mencuri perhatian dari akademisi Ade Armando lho. Dalam kicauannya, Ade Armando bertanya ke warganet apakah gerakan ini pantas dapat dukungan atau enggak.

“Ternyata ada gerakan untuk dukungan Daerah Istimewa Minangkabau yang Bersyariah Islam. Perlu didukung?” tulisnya di akun Twitternya, dikutip Jumat 26 Februari 2021.

Kicauan Ade itu menarik banyak komentar dari warganet. Rata-rata yang mengomentari postingan Ade Armando ini menyoal kenapa sih muncul gerakan itu segala.

Protes deras memasalahkan, sampai menuding penggalang dukungan ini nggak lihat dan buta sejarah.

Gerakan muncul lagi lawa SKB 3 Menteri

Nagari Pariangan, Sumatera Barat. Foto: Suara.
Nagari Pariangan, Sumatera Barat. Foto: Suara.

Wacana pembentukan Sumatra Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM), kembali muncul merespons polemik SKB Tiga Menteri tentang seragam Sekolah yang terbit usai kasus jilbab non muslim di SMKN 2 Padang gitu. Kan kemarin respons lumayan ramai kan.

Dikutip dari laman Minangkabaunews, menanggapi wacana Daerah Istimewa Minangkabau ini, Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi, Riyan Permana Putra mengatakan, ada alasan yuridis yang mendukung pembentukan DIM ini, karena UUD 1945 mewadahi dalam pasal 18b ayat 1 yang jelas sekali menyatakan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

Kedua karena berdasarkan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Ketiga; karena Sumatera Barat pernah menjadi Ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Keempat; karena keistimewaan yang ada di Nagari. Kelima karena pendiri Republik Indonesia mayoritas berasal dari Minangkabau. Dan keenam dapat membuat provinsi baru jika DIM berdiri, ungkapnya di Bukittinggi, Senin 22 Februari 2021.

Menurut Riyan pada 2021 ini adalah saat yang tepat mengemukakan kembali semangat pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau dengan tak hanya sekedar wacana dan retorika, harus ada aksi nyata dari para wakil rakyat Sumatera Barat di DPR RI.

Riyan juga mengemukakan, jika kita lihat lebih dalam, berdasarkan Kajian Hukum PPKHI Kota Bukittinggi ada pendapat UU pembentukan Provinsi Sumatera Barat itu sebenarnya sudah lama sekali, perlu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat saat ini.

Sebab, UU pembentukan Provinsi termasuk Sumatera Barat itu berdasarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1958, tepatnya tercantum pada UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang disahkan pada tanggal 25 Juli 1958 oleh Presiden Sukarno.

Karena pembentukan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU pada tahun 1958, tentunya harus mengacu pada UU yang sudah lama itu, kata Riyan.Riyan juga menjelaskan, mengacu pada Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan penyusunan program legislasi nasional di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

Dia berharap semoga anggota legislatif, eksekutif dan tokoh masyarakat Sumatera Barat berkomitmen dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dapat mengubah wacana Daerah Istimewa Minangkabau menjadi tercatat dengan tinta emas dalam bentuk produk legislasi yang bermanfaat untuk anak cucu, dibanding hanya retorika tanpa makna.

Adapun peran penting perwakilan anggota legislatif asal Sumatera Barat untuk memperjuangkan wacana DIM dalam bentuk produk legislasi, sehingga DIM tak hanya sekadar wacana yang hanya dibaca ketika Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah layak dibela.

“Karena menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 1, menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, tuturnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close