Trending

Akhmad Sahal: Ngawur Prof Din gak radikal, dia politisi pragmatis aja

Akademisi NU, Akhmad Sahal turut mengomentari narasi Din Syamsuddin radikal menyusul laporan dari Gerakan Anti Radikalisme alumni ITB(GAR ITB). Sahal turut mengecam narasi yang menyudutkan guru besar UIN Syarif Hidyatullah tersebut. Bagi Sahal, Prod Din itu politisi pragmatis.

Menurut Sahal, label radikal untul Din Syamsuddin jelas itu ngawur. Namun bagi Sahal pribadi, Din Syamsuddin bukan sosok radikal tapi politisi pragmatis.

Muslima Fest

Prof Din politisi pragmatis

Jokowi dan Din Syamsuddin
Jokowi dan Din Syamsuddin. Foto Instagram @m_dinsyamsuddin

Dalam kicauannya, Sahal menyebut Prof Din sebagai sosok yang pragmatis, lihai memainkan posisinya. Saat di pemerintahan dia akan anteng tapi saat di luar pemerintahan akan galak menyampaikan kritik ke pemerintah.

“Tuduhan ngawur. Pak Din Syamsuddin jelas gak radikal. Menurutku dia politisi pragmatis aja yang memanfaatkan segala cara untuk berkuasa. Kalo berada dalam kekuasaan, dia anteng. Tapi kalo di luar, dia tak segan pake jargon-jargon Islam atau belain kaum radikal untuk gembosin yang berkuasa,” tulis Ketua Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika Serikat dalam kicauannnya dikutip Minggu 14 Februari 2021.

Sahal menuliskan dalam rezim pemerintahan Jokowi, Din Syamsuddin pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Pada 2017, Jokowi menangkat Din sebagai utusan khusus diaolog dan kerja sama antar agama.

Cuitan Sahal ini menjawab keresahan tokoh NU, Ulil Abshar Abdalla yang tak seuju Din dilabeli sebagai radikal. Dalam cuitannya, Ulil dengan profil dan siapa sih orang di belakang GAR ITB.

“Siapa sih sosok2 di balik GAR ITB yg menuduh Pak Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal ini? Meskipun dalam banyak hal saya berseberangan pandangan dg Pak Din, tetapi menuduhnya radikal jelas blunder besar. Mereka yg nuduh ini jelas ndak paham rekam jejak pemikiran/kiprah Pak Din,” kicau Ulil.

Nah sebutan Prof Din anteng saat di pemerintahan ini diprotes oleh warganet Andi Azhar. Menurut akun ini, logis dong kalau saat di pemerintahan, Prof Din anteng kan nggak mungkin mengkritik pemerintah.

Akun ini pun menunjukkan kontribusi Prof Din yang mampu melahirkan pertemuan ulama dunia di Bogor dan menghasilkan Bogor Message.

“Sebaik²nya. Pertemuan ulama² dunia yg melahirkan Bogor Message yg disetarakan dg dokumen² penting dunia pun beliau yg menginisiasi. Jd saya tidak sependapat jika beliau dibilang politisi pragmatis. Jika dikatakan beliau akademisi kritis, saya setuju,” kata akun tersebut.

Sahal pun membalasi protes akun itu. Pengurus NU di AS ini menyebutkan Prof Din sebagai politisi pragmatis lantaran punya informasi rekam jejak tokoh Muhammadiyah itu sepanjang di pemerintahan.

“Saya ngetwit begini krn saya tau dan dapet info dari orang dekatnya Pak Din di UKP,” balas Sahal.

Imbauan Menag Yaqut soal cap radikal

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto Kemenag/Romadanyl

Menteri Yaqut kemarin dalam pernyataannya mengatakan Penyematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, Sabtu 13 Februari 2021.

Stigma atau cap negatif, menurut Menag, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Untuk itu, menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah adalah sebuah keniscayaan, lebih-lebih di era keterbukaan informasi saat ini. Stigma radikal juga bisa jadi muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain.

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Dengan model tabayyun ini, maka hakikatnya seseorang atau kelompok juga akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah. Untuk itu, Menag Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah. Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah.

“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” ujar Gus Yaqut.

Menag Yaqut menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya telah jelas ada regulasi yang mengaturnya. Prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN.

Dengan dasar tersebut, Menag Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persolan ini dengan proporsional.

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” tegas Menag Yaqut.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close