Trending

Aksi 1812 tidak dapat izin, kalau masih nekat polisi bakal lakukan…

Hari ini, PA 212 beserta Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lain siap menggelar unjuk rasa di Istana Negara. Aksi 1812 Bersama Anak NKRI memiliki sejumlah tuntutan. Di antaranya membebaskan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat hingga mengusut tuntas kematian 6 anggota laskar FPI. Polisi memastikan, Aksi 1812 tidak mendapat izin.

Meski Aksi 1812 tidak mendapat izin polisi, kemungkinan besar unjuk rasa akan tetap berlangsung. Lalu apa yang bakal dilakukan pihak kepolisian?

Izin keramaian tidak diberikan terkait pandemi Covid-19

Polda Metro Jaya enggak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Aksi 1812. Tidak dikeluarkannya STTP itu berkaitan dengan masa pandemi Covid-19.

Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'rif. Foto: Suara
Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’rif. Foto: Suara

“Kami tidak mengeluarkan STTP, izin (keramaian) tidak dikeluarkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri di Mapolda Metro Jaya, Kamis, dikutip dari Suara.com.

Meski STTP tidak terbit, Yusri menegaskan jika pihaknya tidak melarang adanya demo yang akan digelar. Tapi kalau sampai terjadi kerumunan, maka kepolisian akan secara persuasif membubarkan massa demi mencegah munculnya klaster baru Covid-19. “Preventif kita mulai dari Bekasi dari daerah kita sampaikan kalau ada kerumunan massa, kita sampaikan tidak boleh ada kerumunan,” katanya.

Polisi bakal gelar operasi kemanusiaan

Sejak beberapa hari silam, massa simpatisan Habib Rizieq Shihab sudah menyatakan kesiapan menggelar aksi di Ibu Kota. Kelihatannya, massa yang mendeklarasikan diri siap membela Imam Besar FPI tersebut sulit dibendung.

Polisi bernegosiasi dengan laskar FPI. Foto: Twitter.
Polisi bernegosiasi dengan laskar FPI. Foto: Twitter.

Maka jika Aksi 1812 tetap terlaksana hari ini, polisi bakal menggelar operasi kemanusiaan. “Kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Mapolda Metro Jaya, dikutip dari Antara, Jumat, 18 Desember 2020.

Fadil menegaskan keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diutamakan .Salah satu ancaman yang dihadapi saat ini adalah Covid-19. “Keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi. Sudah ada UU Kekarantinaan, Kesehataan, wabah penyakit menular. Ada Perda, Pergub, Instruksi Gubernur, itu akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusian,” tambahnya.

Dia memberi contoh klaster yang muncul di Tebet dan Petamburan yang terbukti sangat membahayakan keselamatan masyarakat. “Akan kita laksanakan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) sehingga kerumunan bisa dikendalikan. Kluster Petamburan danTebet sudah membuktikan bahwa kerumunan sangat berbahaya,” tambahnya.

loading...
Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close