Trending

Bikin iba, ini alasan Ruslan Buton minta penangguhan penahanan

Ruslan Buton melalui pengacaranya, Tonin Tachta Singarimbun telah mengajukan surat penangguhan penahanan kepada Polri dengan alasan bikin iba. Alasan penangguhan diungkap pengacara karena nilai kemanusiaan.

Lebih rinci Tonin mengungkap, kondisi saat ini keluarga Ruslan Buton mengalami sakit. Diantaranya orang tua Ruslan Buton dan istirnya yang juga tengah mengalami kondisi sakit kritis dan dirawat di rumah sakit Bandung Jawa Barat.

Hal tersebut diungkap langsung pengacara Ruslan Buton “Orang tua klien kami sedang sakit,” kata Tonin, dalam keterangannya, Sabtu (30/5).

Kemudian Tonin menambahkan, istri Ruslan Buton juga dalam keadaan kritis, karena sakit di Bandung, Jawa Barat.

Ruslan eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.
Ruslan eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.

“Pengajuan penangguhan penahaan baiknya bisa diberikan, sebagai rasa kemanusiaan. Terlebih selama ini Ruslan cukup kooperatif dalam menjalani penyelidikan sehingga tidak dikhawatirkan melarikan diri, ataupun merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana.” Ujar Toni.

Dalam penangguhan penahanan yang diajukan, beberapa purnawirawan dan penasihat hukumnya bersedia menjaminkan terkait penangguhan penahan Ruslan Buton. Keperluan untuk menemui orang tua dan istri yang sedang sakit bukan merupakan alasan rekayasa dan benar terjadi.

Polri sendiri mengaku telah menerima surat penangguhan penahanan tersebut, namun masih dipelajari oleh penyidik Bareskrim Polri. Dan saat ini Polri sendiri masih belum bisa memutuskan pengajuan surat tersebut kepada Ruslan Buton.

Baca juga: MPR tegur Polri main tangkap Ruslan Buton: Citra Polisi bisa tercoreng

“Itu ‎kewenangan penyidik, nanti penyidik yang menilai,” ujar Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono seperti dikutip Republika, Rabu 3 Mei 2020.

Ruslan eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.
Ruslan eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.

Sosok Ruslan Buton

Dari informasi yang dihimpun JawaPos, Ruslan Buton merupakan mantan Prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Dia bekas Panglima Serdadu eks Trimatra. Pangkat terakhirnya yakni Kapten Infanteri. Pangkat itu diembannya ketika menjabat Pama Yonif RK 732/Banau.

Tetapi, karir pria kelahiran 4 Juli 1975 itu tak mulus. Dia dipecat karena terlibat kasus pembunuhan La Gode pada 27 Oktober 2017 lalu. Ruslan ditahan dan diperiksa secara intensif di Detasemen Polisi Militer (Denpom) XVI/1 Ternate.

Saat itu, Ruslan menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau. Kemudian pada 6 Juni 2018, Pengadilan Militer Ambon mengeluarkan putusan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan serta pemecatan dari Anggota TNI AD.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes humas Polri Brigjen Argo Yuwono Foto: Republika

Ruslan pun menghirup udara bebas pada akhir tahun 2019. Tetapi, belum genap satu tahun, Ruslan kembali menyedot perhatian publik dengan surat terbuka untuk Jokowi yang dibuatnya.

Surat itu pula yang kemudian membuatnya harus dijemput polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Wakil Ketua MPR angkat bicara kasus Ruslan Buton

Arsul Sani, disitat JawaPos, tidak ada indikasi apa yang disampaikan Ruslan Buton membuat masyarakat jadi terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi.

“Ingat, menggunakan kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran UU ITE maupun KUHP tidak boleh sembarangan,” ujar Arsul kepada wartawan, disitat Senin 1 Juni 2020.

Lebih lanjut, Arsul menuturkan, silakan saja Polisi lakukan penyelidikan jika apa yang terucap atau ditulis oleh seseorang itu di ruang publik atau medsos terindikasi tindak pidana. Tetapi, kata dia, bukan berarti langsung menangkap.

Ruslan Buton eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.
Ruslan Buton eks Kapten TNI yang ditangkap. Foto: Ist.

Sebab proses hukum perlu dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Sebab, ketika belum ada indikasi akibat dari ucapan atau tulisan tersebut berpengaruh ke publik.

“Polisi harusnya meminta keterangan ahli dulu apakah yang diucapkan atau ditulis itu terindikasi tindak pidana berdasarkan pasal pidana tertentu atau tidak, bukan langsung bertindak begitu tahu ada ucapan atau tulisan semacam itu,” kata dia.

Maka itu, Wakil Ketua MPR meminta agar Polri ke depan semakin akuntabel melaksanakan kewenangannya, terutama dalam menangani tindak pidana yang non kejahatan dengan kekerasan. Jadi jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan yang membahayakan masyarakat.

“Citra polri bisa terciderai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet.”

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close