Trending

Angkutan pelat hitam meningkat di masa pandemi, MTI minta hukum ditegakkan

Keberadaan angkutan umum pelat hitam mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19. Ini dikarenakan ada kebutuhan antara pemilik kendaraan dan penumpang yang tinggi. Terlebih ada peluang beroperasinya angkutan umum pelat hitam, berkembang pesat di saat pandemi.

Saat ini angkutan umum legal, seperti Bus AKDP dan Bus AKAP tidak dapat beroperasi karena ada penyekatan di sejumlah ruas jalan di daerah. Belum lagi ditambah ada perlindungan dari oknum aparat hukum bekerjasama dengan perantara (makelar), turut menambah semakin tumbuh subur angkutan umum plat hitam.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, di banyak daerah, beroperasinya angkutan umum pelat hitam yang tidak terkendali berakibat menghilangnya trayek sejumlah Bus AKDP dan Bus AKAP (seperti di Jambi, Kalbar, Kaltim). Bahkan, di sejumlah daerah, Bus AKDP tinggal menunggu waktu saja tidak dapat beroperasi lagi.

Para pengusaha angkutan umum pelat hitam, makelar, oknum aparat melihat adanya keterbatasan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang hanya bisa menertibkan angkutan di dalam terminal. Angkutan umum plat hitam beroperasi di luar terminal. Masyarakat yang mau ke terminal inginnya praktis, tanpa harus jalan jauh di dalam terminal, akhirnya menggunakan jasa angkutan umum pelat hitam, walaupun konsumen tahu minim perlindungan.

“Dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak TNI/POLRI untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum pelat hitam untuk menjadi legal. Pasalnya, masyarakat sudah tahu jika operasional angkutan umum berplat hitam mendapat dukungan dari oknum TNI/POLRI,” ujar Djoko kepada Hops.id, Sabtu (31/7/2021).

Secara umum, angkutan umum ilegal ada dua macam, yaitu angkutan umum pelat hitam dan angkutan umum resmi yang menyalahi operasional.

Jika penumpang sedikit, dikumpulkan jadi satu mobil, untuk menghemat biaya. Jelas protokol kesehatan (prokes) tidak dipenuhi. Tanpa disadari angkutan umum pelat hitam salah satu sumber penularan COVID-19.

“Saat ini sudah ada jaringan angkutan pelat hitam, yang bekerjasama dengan makelar (agen), mereka juga bayar bulanan ke oknum apparat melalui perantara (masuk wilayah Jabodetabek bayar Rp300 ribu per bulan), sehingga jadi binaan yang menguntungkan. Jika kendaraan plat kuning tidak operasi, maka para perantara dapat memobilisasi sejumlah angkutan umum plat hitam. Untuk urusan armada, angkutan umum plat hitam sudah relatif maju dengan menggunakan kendaraan berkapasitas 8-20 penumpang, seperti Toyota Hiace, Toyota Inova, Isuzu Elf, Toyota Avanza, Daihatsu GranMax,” tutur Djoko yang juga pengamat transportasi ini.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Foto: Ist
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. Foto: Ist

Makin maraknya angkutan umum pelat hitam sejak pemberlakuan larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di saat angkutan umum resmi tidak boleh beroperasi, angkutan umum plat hitam mengambil alih sejumlah penumpang masih melakukan perjalanan antar kota.

Dampak angkutan pelat hitam adalah meningkatnya angka penularan Covid-19 karena tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, kerugian bagi angkutan yang legal, angka kecelakaan yang tinggi, kurangnya perlindungan hukum bagi penumpang, dan berkurangnya pemasukan negara/daerah . 

Diungkap Djoko, ada aturan dan sanksi pelanggaran Pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki (a) izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, (b) izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan/atau (c) izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku untuk (a) pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans, atau (b) pengangkutan jenazah.

Ilustrasi polisi memberhentikan angkutan pelat hitam. Foto: Ist
Ilustrasi polisi memberhentikan angkutan. Foto: Ist

Sedangkan sanksi, lanjut Djoko, ada di pasal 308, menyatakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu, untuk setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang (a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, (b) tidak memiliki izin  menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek, (c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat; atau (d) menyimpang dari izin yang ditentukan.

Sanksi yang dikenakan pemilik kendaraan sangatlah ringan, sehingga perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Solusi yang ditawarkan

Terkait sejumlah permasalahan ini, Djoko menyarankan agar adanya jalinan komunikasi Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dengan para pengusaha angkutan umum pelat hitam di daerah. Sekaligus dapat melakukan pembinaan dan ada kegiatan sosialisasi peraturan perijinan angkutan umum.

“Peraturan tentang perijinan angkutan umum disederhanakan, sehingga mudah dimengerti para pengusaha angkutan umum di daerah,” kata Djoko yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata. 

Sedangkan untuk penegakkan hukum, lanjut Djoko, harus tetap dilakukan, dan jika masih ada angkutan pelat hitam yang melanggar dan merupakan upaya akhir setelah semua proses di atas dilakukan. “Sesungguhnya, para pengusaha angkutan umum pelat hitam mau melegalkan, cuma mereka kurang tahu caranya,” ujar Djoko. 

Solusi lainnya adalah keberadaan pool bus dan pick up point dilegalkan dan bagian dari pengawasan Korsatpel Terminal terdekat. Digitalisasi terminal agar segera diterapkan untuk membantu mengawasi mobilitas angkutan umum.

“Perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti sanksi bagi yang melanggar dinaikkan (pemilik dan pengemudi), memperluas kewenangan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS).Yang penting sekarang adalah komitmen dari pihak-pihak TNI /POLRI (juga Anggota DPR RI) untuk tidak jadi backing dan mengarahkan atau mensosialisasikan pemilik angkutan umum ilegal untuk menjadi legal,” pungkas Djoko.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close