Trending

Banjir Jakarta, siapa diuntungkan?

Hops.id – Banjir Jakarta, Tangerang, dan Bekasi menjadi pembuka getir tahun baru bagi masyarkat daerah tersebut.

Banjir melanda semua kelas masyarakat, dari warga di pinggiran bantaran sungai sampai kaum berpunya, rumah terendam dan mobil hanyut oleh arus deras. Kalangan artis dan pesohor juga menjadi korban banjir 2020 tersebut.

Seperti biasanya tabiat warga Indonesia kebanyakan, saat banjir melanda saling tuding salahnya siapa. Apalagi dengan eksistensi buzzer politik, banjir 2020 digoreng, saling lempar tanggung jawab. Siapa sih yang salah dan siapa yang diuntungkan dari banjir 2020.

Baca juga: 4 Artis korban banjir, ada yang sampai naik ke genteng

Doktor Hukum Lingkungan dan dosen Universitas Sahid Jakarta, Wahyu Nugroho menyoroti banjir Jabodetabek khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya ada hal penting yang jangan sampai dilupakan atas musibah bencana 2020.

Wahyu menyoroti investasi izin perumahan dan pusat perbelanjaa di Jakarta, yang berkotribusi atas datangnya banjir 2020. Dia menilai fungsi administratif negara untuk mencegah terjadinya banjir tak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ada, menurut dia, aspek penindakan setelah terjadinya banjir malah yang cenderung ramai.

Padahal jika izin investasi tersebut ketat banget, dia meyakini kondisi bakal lebih baik.

“Fungsi preventif administrasi negara tidak berjalan. Ini adalah penindakan setelah terjadi. Sehari saja dampak nya luar biasa, sementara investasi keuntungan didapat bertahun tahun. Pembangunan yang tidak berkelanjutan,” kat dia, Kamis malam 2 Januari 2020.

Wahyu menyoroti obral izin kepala daerah yang mana turut ‘membantu’ mendatangkan banjir. Tren ini, kat dia, terjadi di perkotaan atau daerah.

“Permasalahan lingkungan di perkotaan investasi perizinan perumahan dan mall-mall, di daerah, investasi dengan mengeruk SDA (sumber daya alam)” jelasnya.

Untuk itu, dia berpandangan perlunya moratorium izin pembangunan yang melanggar ketentuan tata kota.

Selain itu, momentum banjir 2020 ini jadi peringatan keras kepada pemerintah pusat yang ingin menghapus izin lingkungan dan IMB, demi melancarkan investasi. Wahyu tegas menolak upaya deregulasi tersebut.

“Melihat musibah sehari lalu saja kita bisa menilai, siapa yang diuntungkan,dan siapa pula yang dirugikan. Apakah dengan kondisi seperti ini Amdal, izin lingkungan & IMB akan dihapus? Tergantung pembuat kebijakan / penguasa yang punya nyali untuk bersikap tegas,” katanya.

Dalam kondisi demikian, menurut Wahyu, masyarakat juga perlu sadar untuk hidup yang berwawasan lingkungan, tak bisa menyudutkan pemerintah sepenuhnya.

“Masyarakat pun tidak bisa menyalahkan pemerintah, sehingga perlu koreksi diri, misalnya budaya membuang sampah, persoalan sepele dan kecil, tapi dampaknya besar, budaya masyarakat yang tinggal di tempat yg rawan seperti sungai dan tinggal di wilayah jalur hijau,” tuturnya.

Maka dari itu, Wahyu menyampaikan beberapa solusi untuk banjir di perkotaan dan daerah

Solusi jangka pendek

  1. Relokasi atau jika tidak mau Relokasi bisa dengan pemberian kompensasi terhadap sejumlah warga yg tinggal di pinggir sungai dengan model pendekatan edukasi dan persuasif kepada masyarakat
  2. Perbanyak lubang resapan air di yang tersebar di sejumlah titik DKI Jakarta
  3. Perbanyak ruang terbuka hijau, dan gerakan menanam pohon di Jakarta.

Solusi jangka menengah dan panjang

  1. Kembalikan fungsi tata ruang sesuai peruntukannya hingga ke dalam rencana detail tata ruang, ruang terbuka hijau yang tidak disalahfungsikan
  2. Moratorium izin untuk kepentingan bisnis, khususnya di bidang perumahan, mall dan real estate, dengan mengevaluasi atas ketaatan terhadap instrumen perizinan, termasuk lingkungan hidup. Baru kemudian ditentukan tindakan pemerintah yang dibenarkan berdasarkan kewenangan menurut UU dalam konteks administrasi negara. (Amal Nur Ngazis)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close