Trending

Bela pengkritik pemerintah, Ridwan Kamil: Tak semua yang kritis itu radikal!

Belakangan ini, istilah seputar pengkritik pemerintah seperti buzzer dan radikal kembali jadi perbincangan hangat publik. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa sejatinya tidak semua yang bersikap kritis terhadap pemerintah itu artinya radikal.

Dalam pandangan pribadinya, tidak selalu yang radikal itu berkonotasi negatif. Sebagai contoh, ketika peran manusia mulai digantikan oleh teknologi seperti robot, itulah salah satu yang dimaksud radikal namun tidak negatif.

“Sedang ramai perdebatan tentang radikal dan radikalisme. Tidak semua berlabel radikal itu negatif. Konsep robot menggantikan kerja manusia itu contoh radikal yang tidak negatif,” ujar Ridwan Kamil dalam kicauan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya.

Oleh sebab itu, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini menegaskan, tidak semua yang berpikirir kritis kepada pemerintah itu artinya dia radikal. Sebaliknya, kritik yang diberikan justru jadi motivasi pemerintah untuk terus memberikan yang terbaik kepada rakyatnya.

“Dan tidak semua yang berpikir kritis kepada pemerintah itu artinya ia radikal,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Instagram @ridwankamil | Bela pengkritik pemerintah, Ridwan Kamil: Tak semua yang kritis itu radikal!

Meski begitu, Kang Emil menjelaskan kritikan terhadap pemerintah bakal menjadi negatif apabila pemikiran dan sikapnya didasari perbuatan ekstrem.

“Menjadi masalah jika dalam konteks bernegara, ada pemikiran atau perbuatan ekstrim yang ingin mengubah ideologi negara. Itu baru radikal yang pasti dilawan oleh sistem ideologi eksisting,” tutur Kang Emil.

Salah satu masalah terkait pemikiran radikal ekstrem ialah ingin mengganti ideologi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama di awal lahirnya Republik Indonesia.

Sebagaimana paham alias ideologi yang belakangan isunya sempat meruak. Komunisme dan khilafah, keduanya dilarang keras karena bertentangan dengan cita-cita bangsa.

“Seperti mencoba mengganti ideologi Pancasila yang merupakan kesepakatan sejarah bangsa ini,” ungkapnya.

“Radikal kiri mau mengganti Pancasila dengan komunisme. Atau radikal kanan ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Karenanya Pancasila harus selalu kita jaga,” sambungnya.

Oleh sebab itu, mantan Wali Kota Bandung ini mengajak kepada masyarakat agar tetap kritis dalam menjalani kehidupan, namun tentunya dengan cara santun dan tidak bertentangan dengan hukum.

“Mari tetap kritis terhadap semua dimensi hidup ini, penuh dengan argumentasi tanpa harus dibumbui caci maki,” imbuhnya.

Mahfud MD sebut lahirnya Indonesia karena radikal

Berbicara soal istilah radikalisme, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bapaknya Megawati alias Soekarno itu radikal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD saat jadi salah satu narasumber dalam acara Hari Ulang Tahun ke-13 salah satu televisi swasta di Indonesia yakni TvOne.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan bahwa sebenarnya istilah radikal itu bagus. Terlebih, bangsa Indonesia sendiri lahir karena Presiden Republik Indonesia pertama yakni Soekarno memiliki sikap yang radikal.

Saat itu, kata Mahfud, generasi pemuda di era Bung Karno memang dikenal radikal dan ingin mendobrak bahkan membongkar sistem kolonialisme dari akarnya.

“Istilah radikal itu bagus iya. Jadi Indonesia lahir karena Bung Karno radikal, generasi Bung Karno radikal ingin membongkar sesuatu dari akarnya,” ujar Mahfud, berdasarkan laporan Suara pada Selasa, 16 Februari 2021.

Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Trijaya.
Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Trijaya | Bela pengkritik pemerintah, Ridwan Kamil: Tak semua yang kritis itu radikal!

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, agama Islam sendiri juga berkembang karena radikal. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula radikal yang berdampak buruk, salah satunya dengan melakukan gerakan tanpa tunduk pada aturan yang telah berlaku.

Artinya, radikal yang dipahami oleh pemerintah adalah radikal yang tertulis dalam hukun negara.

Perihal istilah radikalisme, Mahfud telah mempelajarinya sejak duduk di bangku kuliah semester pertama Fakultas Hukum. Pada masa pendidikan itu, dia mempelajari bahwa sebuah istilah sejatinya memiliki arti atau makna yang beragam.

“Waktu saya belajar semester pertama fakultas hukum itu kalau Anda bicara hukum, satu istilah itu artinya banyak. Oleh sebab itu, ada arti stipulatif atau penetapan makna oleh hukum,” kata Mahfud.

Dalam hal bernegara khususnya di Republik Indonesia, radikal dalam hukum itu dipahami Mahfud sebagai usaha sebuah pihak mengganti UUD tanpa melalui berbagai prosedur, bahkan justru menggunakan jalur kekerasan.

Kemudian, ada pula upaya menjegal pemerintah yang sah dengan menolak demokrasi dan sistem ideologi dasar negara yakni Pancasila.

Mahfud mengungkapkan, radikal yang dilakukan Soekarno itu bagus karena melawan penjajah, kemudian Nabi Muhammad juga ia nilai serupa.

“Kalau Bung Karno dulu radikal itu bagus untuk melawan penjajah. Nabi Muhammad juga bagus. Oleh sebab itu, arti stipulatif itu menjadi pegangannya. Kalau orang tanya radikal itu artinya bukan arti lain, ada definisinya,” imbuhnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close