Trending

Biar tak salah tembak, Politisi PDIP: Buzzer harus dididik supaya melek dan paham situasi

Istilah buzzer belakangan ini kian meruak dan jadi perbincangan hangat publik. Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa tindakan buzzer memang kerap salah target, oleh sebabnya pasukan buzzer harus dikelola, dididik agar paham situasi dan melek terhadap perkembangan dinamika politik.

Sebagaimana diketahui, kata Hendrawan, buzzer kerap melakukan salah tembak alias salah sasaran. Bahkan beberapa kali kerap membuat isu atau narasi yang justru terlihat keliru.

“Buzzer ini sering salah sasaran atau salah tembak. Mereka mendengungkan hal-hal yang keliru. Jangan sampai kritik yang jujur dan objektif disergap dengan kalap,” ujar Hendrawan kepada Suara, dikutip Hops pada Selasa, 16 Februari 2021.

“Bila pasukan buzzer benar-benar dikelola tim khusus maka manajer tim tersebut harus dididik supaya paham situasi dan melek peradaban,” sambungnya.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno. Foto: Antara
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno. Foto: Antara | Biar tak salah tembak, Politisi PDIP: Buzzer harus dididik supaya melek dan paham situasi

Seperti halnya yang terjadi pada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu terkait pernyataannya soal bagaimama cara mengkritik pemerintah dengan benar. Dia menyayangkan sikap para buzzer yang justru menyerang JK, padahal selaku orang lama di pemerintahan dia tentu sangat paham terhadap manfaat kritikan, apalagi bila sifatnya membangun.

Hendrawan juga mengimbau kepada masyarakat sudah seharusnya mendapat edukasi sehingga memahami literasi dan cara yang baik untuk mengkitik.

Sehingga nantinya kritik yang disampaikan akan bersifat jujur dan objektif sesai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sebagai orang yang sudah pernah lama di pemerintahan, Pak JK paham betul akan manfaat kritik yang konstruktif, tetapi juga jengkel bagaimana niat baik diputarbalikkan menjadi fitnah dan kebohongan,” tuturnya.

Jusuf Kalla. Foto: Antaranews
Jusuf Kalla. Foto: Antaranews | Biar tak salah tembak, Politisi PDIP: Buzzer harus dididik supaya melek dan paham situasi

Terkait keberadaan buzzer, dia menyarankan untuk diteliti lebih lanjut. Hanya saja yang dia ketahui ada dua macam buzzer yakni yang pro dan kontra terhadap pemerintahan.

Hendrawan sendiri punya pengalaman yang berkenaan langsung dengan aktivitas buzzer. Saat itu ketika proses UU Cipta Kerja digodok, dia pernah mendapat serangan buzzer yang kontra terhadap kebijakan pemerintah.

“Buzzer pemerintah? Ini yang perlu diteliti. Setahu saya ada yang pro dan kontra pemerintah. Saat proses UU Cipta Kerja, saya diserang buzzer yang anti pemerintah. Industri dan pasar buzzer harus diteliti dan dipetakan,” imbuhnya.

Buzzer itu haram!

Perbicangan buzzer belakangan ini mengemuka lagi selepas beberapa tokoh meminta Presiden Jokowi menertibkan buzzer yang dinilai mengacaukan masyarakat. Tahu nggak Sobat Hopers, Fatwa MUI buzzer itu haram lho.

Permintaan tertibkan buzzer ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih giat mengkritik dan melaporkan saran kritikan pelayanan pemerintahan.

Nah jauh sebelum ramai kembali isu buzzer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa haram aktivitas buzzer lho.

Fatwa haram buzzer itu tercakup dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Dalam ketentuan hukum di fatwa tersebut, pada ketentuan hukum di poin 9 tertulis tegas dan jelas, buzzer itu haram hukumnya.

“Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram,” demikian Fatwa MUI tersebut.

Fatwa itu juga menghukumi haram bagi orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh.

Keberadaan buzzer yang dianggap mulai meresahkan dalam kondisi sosial masyarakat. Hingga Ketua MUI KH Dr M Cholil Nafis angkat bicara dan menilai jika keberadaan buzzer saat ini sulit diidentifikasi.

Ketua MUI KH Dr M Cholil Nafis menyampaikan beberapa tanggapannya terkait keberadaan buzzer yang dianggap mulai meresahkan. Ia bahkan mengibaratkan buzzer sebagai pemakan daging saudaranya sendiri.

Secara jelas Cholil dalam wawancana yang tayang di kanal Youtube Hersubeno Point menyebut jika tidak ada definisi jelas terhadap buzzer. Hanya ada dua klasifikasi yang bisa dikategorikan yakni buzzer positif dan negatif.

Dari kedua jenis buzzer yang ada saat ini, Cholil justru menilai lebih banyak buzzer negatif dibanding positif. 

“Karena memang definisinya masih kontroversi, tetapi kesannya konotasi di mata orang buzzer itu adalah negatif, karena orang bayaran untuk menyampaikan sesuatu dari orang lain,” jelas Cholil.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close