News

Bocoran lembaga negara akan dibubarkan Jokowi: satu komisi terancam, OJK aman

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan beberapa lembaga negara yang dipertimbangkan untuk dibubarkan atau dilebur ke institusi lain. Topik ini dibicarakan selepas beberapa hari lalu selepas ada 18 lembaga negara akan dibubarkan Jokowi.

Moeldoko menjelaskan lembaga negara yang akan dibubarkan yaitu institusi yang memungkinkan untuk dilebur ke kementerian atau lembaga lainnya. Tujuan Jokowi membubarkan 18 lembaga negara adalah efisiensi serta perampingan.

Baca juga: Tak main-main, Geisz minta walhi kawal ketat reklamasi Ancol

“Adakah sebenarnya organisasi itu bisa diperankan oleh kementerian yang sangat dekat tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), kalau masih bisa ditangani (kementerian) kira-kira perlu dipertimbangkan (untuk dilebur), seperti ini ya, Komisi Nasional Usia Lanjut, ini tidak pernah kedengaran kan, apakah itu tidak dalam tupoksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?” kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, diwartakan Antara, Selasa 14 Juli 2020.

Badan akreditasi olahraga

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
Apa saja Lembaga negara yang dibubarkan Jokowi. Foto: Sekretariat Presiden via Antara

Perampingan itu ditujukan untuk menghemat anggaran dan menjaga agar birokrasi tetap sederhana sehingga pemerintahan dapat bergerak dengan cepat.

“Kemudian badan akreditasi olahraga, bahkan ada tiga,” tambah Moeldoko.

Moeldoko selanjutnya menyebutkan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang juga punya fungsi beririsan dengan badan lain.

“Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut tapi nanti juga akan dilihat,
BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB? Dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian? Itu kira-kira yang sedang dikaji Kemenpan-RB,” ungkap Moeldoko.

Menurut Moeldoko, dalam konteks penyederhanaan birokrasi, Presiden Jokowi memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas yang tinggi.

“Yang kedua harus adaptif terhadap perubahan lingkungan, ketiga lebih sederhana agar memiliki kecepatan karena Presiden mengatakan kita bukan memasuki sebuah area dimana dulu negara besar melawan negara kecil, negara lemah melawan negara berkembang, sekarang adalah negara cepat itu yang menang,” ujar Moeldoko.

Lembaga negara dibubarkan Jokowi dikaji Kemenpan RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertugas untuk melihat kembali terhadap lembaga yang landasan hukumnya ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

“Kalau yang di bawah undang-undang belum tersentuh tapi terhadap lembaga di bawah perpres dan PP saat ini sedang ditelaah, perlukah 18 lembaga itu dihapus atau dievaluasi lagi agar kita betul-betul efisien agar tidak ‘gede’ banget hingga akhirnya fungsinya tidak optimal,” jelas Moeldoko.

Dalam pemerintahan jilid I Presiden Jokowi juga telah membubarkan 23 lembaga pemerintah.

OJK aman

Konferensi pers direksi OJK
Konferensi pers direksi OJK. Foto ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Moeldoko menjelaskan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah dinaungi Undang-Undang, yakni UU Nomor 21 Tahun 2011, sehingga tidak termasuk ke dalam lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah pusat untuk dibubarkan.

“OJK itu lembaga yang ada di bawah Undang-Undang. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan,” kata Moeldoko diberitakan Antara.

Dia juga meluruskan berbagai kabar yang menyebutkan salah satu fungsi pengawasan dan pengaturan industri keuangan di OJK akan dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI).

Moeldoko menjelaskan lembaga yang sedang dikaji pemerintah pusat untuk dibubarkan adalah lembaga yang dinaungi payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan lembaga yang sudah dinaungi UU belum dikaji untuk dibubarkan.

“Yang di bawah UU belum kesentuh,” ujarnya.

“MenPANRB (Tjahjo Kumolo) melihat kembali terhadap komisi-komisi yang di bawah Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Tapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang ditelaah,” mantan panglima TNI tersebut menambahkan.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusat ingin setiap lembaga negara fokus pada tugasnya masing-masing sesuai perundang-undangan, termasuk pada tugas untuk mengurangi beban masyarakat dari tekanan pandemi COVID-19.

“Pemerintah berpandangan bahwa saat ini kita masing-masing fokus pada tugas pokok sesuai yang ada dalam perundang-undangan,” kata dia.

Nah itu bocoran dari Moeldoko, menurut kamu lembaga negara mana yang pantas dibubarkan pemerintah? ditunggu ya komentarmu

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
Close