Trending

Beredar: Buruh batalkan aksi mogok nasional 6-8 Oktober? Ini faktanya

Kelompok buruh berencana lakukan aksi mogok nasional terkait RUU Cipta Kerja.

Penolakan penetapan rancangan undang-undang (RUU) omnimbuslaw atau RUU Cipta Kerja kembali bergaung. Pasalnya RUU Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu 03 Oktober malam sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: Kpopers aja tolak UU Cipta Kerja, akun open BO dan pemburu giveaway ayo bersatulah

Tujuh fraksi itu yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Demo buruh. Foto: Realita.
Demo buruh. Foto: Realita.

Pengesahan undang-undang sapu jagat (omnibus law) itu pun ditanggapi sejumlah serikat pekerja dan buruh dengan rencana aksi mogok nasional sebagai bentuk protes, pada 6-8 Oktober 2020.

Sejalan dengan hal itu, di media sosial banyak tersebar surat mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan isi pembatalan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Aksi mogok nasional buruh
Aksi mogok nasional buruh Foto: Antara news

Berikut potongan narasi pembatalan aksi protes dalam surat yang beredar luas melalui aplikasi WhatsApp:

“Dengan ini kami sampaikan bahwa instruksi Mogok Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis pada 6,7, dan 8 Oktober 2020, DIBATALKAN.

Hal ini kami putuskan setelah mencermati berbagai risiko yang memberi dampak langsung kepada Buruh jika Aksi Mogok Nasional dilakukan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19″.

Namun, benarkah buruh membatalkan rencana aksi mogok nasional pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja itu?

Dilansir laman ANTARA news ternyata informasi tersebut hanyalah hoaks belaka. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono, dalam pesan singkat yang dipublikasikan ke media, menyampaikan hal itu.

Baca juga: Bunyi pasal waktu istirahat pekerja di UU Cipta Kerja: Seminggu cuma sehari

“Tidak benar. Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap disahkannya omnibus law Cipta Kerja,” demikian pesan singkat Kahar di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020.

KSPI, lanjut Kahar, mengecam pihak-pihak yang telah memalsukan surat tersebut.

“Ini adalah upaya untuk melemahkan aksi penolakan omnibus law. Kami juga mengimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mengabaikan surat tersebut,” ujar Kahar.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close