Trending

Lega, debt collector tak boleh tagih kredit macet saat pandemi corona

Pandemi COVID-19 memberi pukulan berat bagi perekonomian. Semua sektor terkena imbasnya. Masa-masa sulit ini membuat pendapatan menurun, terutama bagi mereka para pekerja harian. Pemasukan berkurang, buntutnya pembayaran kewajiban seperti cicilan juga tergangggu. Dalam masa pandemi corona, Presiden Joko Widodo mengimbau debt collector tak boleh tagih konsumen yang kesulitan membayar cicilan.

Presiden mengatakan mendapat banyak keluhan dari para pekerja harian termasuk tukang ojek, supir taksi, hingga nelayan.  Jokowi berjanji akan memberikan kelonggaran di tengah wabah COVID-19. Dia juga menegaskan perusahaan leasing dilarang melakukan penagihan apalagi sampai menggunakan ‘debt collector’.

Presiden Jokowi. Photo: Instagram @jokowi
Presiden Jokowi. Photo: Instagram @jokowi

Imbauan buat kreditur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kreditur atau lembaga keuangan untuk enggak menggunakan debt collector /penagih utang ke debitur yang cicilannya terganggu imbas COVID-19. “Kami imbau sementara jangan gunakan debt collector, berhenti dulu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dikutip dari Antara, Rabu 1 April 2020.

Dia mengarahkan kreditur untuk menggunakan teknologi digital dalam proses kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Komunikasi secara digital tanpa perlu bertemu fisik.

Wimboh mengatakan pembayaran kredit untuk UMKM, kredit usaha rakyat (KUR) hingga debitur pengemudi ojek daring termasuk pekerja sektor informal sementara ini bisa ditangguhkan penagihannya selama satu tahun. Mereka juga bisa diberikan keringanan pembayaran pokok atau bunga dari kredit.

Baca juga: Kelonggaran cicilan 1 tahun bikin bingung, pantas rakyat jengkel

Debt collector alih profesi

Setelah larangan debt collector tak boleh tagih kredit macet, perusahaan penagih utang di Jakarta Selatan alih profesi menjadi penjaga parkir.

Salah satu pemilik usaha, Budianto Tahapary mengatakan permintaan penagihan dari ‘leasing’ berkurang tajam. Dari biasanya tujuh sampai 10 permintaan per hari, kini cuma dua bahkan tidak ada sama sekali.

“Atas instruksi itu (presiden), ‘SK’ berkurang sekarang, ini sekarang baru dapat dua laporan ada uang masuk cair dari surat kuasanya,” kata Budianto. SK merupakan dasar hukum bagi para anggota penagih utang untuk melakukan penarikan ke debitur yang kreditnya macet.

Sejak sepinya permintaan penagihan utang, ia dan anggotanya beralih profesi menjaga parkiran di kawasan Mampang. “Kita fokus di parkiran dululah, lebih menjamin supaya bisa makan,” kata Budi.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close