Trending

Sempat kuasai Margonda, ini 5 tuntutan demo mahasiswa Gunadarma

Aksi demo digelar ribuan mahasiswa Gunadarma di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin 9 Maret 2020. Demo melibatkan berbagai fakultas. Ribuan mahasiswa itu memulai demo dengan aksi long march menggunakan jubah kebesaran dari Kampus E Gunadarma, Kelapa Dua, ke Kampus D, di Margonda.

Akibat aksi long march, ribuan mahasiswa Gunadarma sukses menguasai separuh jalan Margonda untuk sementara waktu. Polisi turut dikerahkan untuk mengawal aksi, termasuk mengatur arus lalu lintas yang dibuat tak berkutik para mahasiswa. “Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan,” yel-yel mereka penuh semangat.

Baca Juga: Rangga Sunda Empire ngaku kerahkan intelijen lacak biang kerok corona

Dalam laporan yang diterima redaksi, jumlah mereka kian membesar usai ajakan demo disambut antusias banyak rekan-rekannya. Semua kemudian melebur dalam misi yang sama.

Semakin besar lagi saat para pen-demo bukan cuma datang dari mahasiswa Gunadarma Depok, namun juga melibatkan rekan-rekan mahasiswa Gunadarma lain dari Salemba, Kalimalang, sampai region Karawaci.

Setidaknya ada lima tuntutan yang disuarakan di demo mahasiswa Gunadarma. Pertama agar kampus menyempurnakan regulasi kebijakan pecah blangko, kedua menuntut transparansi kampus, ketiga pemberlakuan statuta kampus.

Sementara untuk tuntutan keempat dan kelima, yakni mendesak pihak rektorat untuk memperjelas keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta menuntut agar melibatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan.

Pecah blanko

Seperti disitat Antara, Selasa 10 Maret 2020, salah satu yang paling dikritisi para pen-demo mahasiswa Gunadarma adalah sistem pecah blanko dalam hal pembayaran kuliah. Ini merupakan kebijakan sistem baru, dan dianggap merugikan mahasiswa.

loading...

Menurut mahasiswa, salah seorang pendemo, sistem cicilan ini awalnya diciptakan untuk mempermudah mahasiswa Gunadarma yang kesulitan membayar uang kuliah per semester secara tunai sehingga bisa dilakukan dua kali angsuran atau istilahnya pecah blanko.

Namun, dalam kebijakan yang baru sistem pecah blanko ternyata mempunyai konsekuensi-konsekuensi administratif bagi mahasiswa Gunadarma yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran itu.

Baca Juga: Ogah hukum PNS LGBT, begini alasan kuat Menteri Tjahjo

“Konsekuensinya jika mahasiswa sudah membayar cicil satu dan tidak segera ambil KRS maka yang bersangkutan akan dicutikan atau mengurus surat cuti di BAAK,” katanya.

Kemudian jika mahasiswa tidak melunasi cicil kedua, dan tidak menyerahkan blanko cicil kedua ke PSA online, maka ijazah yang bersangkutan akan dicekal.

“Dalam sistem yang baru, pihak Universitas Gunadarma disebut telah mengubah rasio cicilan pertama-kedua, dari 50-50 menjadi 70-30. Kebijakan ini dirasa sangat memberatkan bagi pihak mahasiswa yang tidak mampu membayar 70 persen dari biaya perkuliahan,” sebut rilis Aliansi Mahasiswa Gunadarma yang dikeluarkan mereka.

“Ini akan mengancam mahasiswa untuk tidak bisa melanjutkan perkuliahan (cuti) jika tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Nominal 70 persen dinilai memberatkan mahasiswa sebagai pihak pemohon pecah blanko.”

Sejauh ini pihak Rektorat Universitas Gunadarma belum angkat suara terkait tuntutan demo ribuan mahasiswanya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close