Trending

SBY: Sebenarnya Demokrat belum setuju Omnibus Law

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengungkapkan hal penting mengenai sikap Partai Demokrat atas pengesahan UU Omnibus Law atau UU Cipta kerja pekan kemarin. SBY menegaskan sebenarnya Partai Demokrat belum setuju RUU Omnibus Law, bukan menolak bulat lho.

SBY mengatakan pada prinsipnya, partai yang ia dirikan itu mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Sebab hal itu akan membuka banyak peluang lapangan pekerjaan. Namun Partai Demokrat menginginkan UU yang menciptakan lapangan kerja itu membuat semua pihak mendapatkan manfaatnya, jangan sampai ada yang dirugikan.

“Penting agar diketahui rakyat dan pemerintah, sikap Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna 5 Oktober untuk pengesahan Omnibus Law itu, sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tak setuju kalau malam hari itu RUU diketok,” jelas SBY dalam YouTube Susilo Bambang Yudhoyono saat berdialog santai dengan kader pada Minggu 11 Oktober 2020.

Baca juga: Difitnah dalangi demo, SBY: Apa nasib saya diginikan terus, saya ini orang tua

Banyak masalah di RUU Omnibus law

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Foto: Antara

Pencetus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam pemahamannya, ada dua hal yang menjadi alasan Fraksi Partai Demokrat belum setuju dengan Omnibus Law kala itu sehingga sampai menghujani sidang dengan interupsi.

Pertama, kata SBY, Partai Demokrat melihat pembahasan RUU Omnibus Law kala itu masih terdapat masalah sana sini. Untuk itu, Demokrat menginginkan perlu pembahasan mendalam, jangan tergesa-gesa untuk mengesahkan RUU tersebut.

“Kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah. Masih ada masalah sana sini, bukan hanya yang ada dalam pasal dan desain konsep dasar serta niatan dari pemerintah negara ini apa sebenarnya.Apa khusus untuk menciptakan lapangan kerja, atau investasi atau lebih luas lagi menyangkut ekonomi?” ujar SBY.

Makanya melihat masih ada masalah sana sini dari RUU Omnibus Law itu, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu tuntaskan dong masalah itu. Sebab kalau masalah belum tuntas diselesaikan, manakala RUU itu disahkan, SBY memastikan Undang-Undang yang disahkan itu bakal menimbulkan masalah lebih luas dan lebih besar lagi.

Banyak yang menolak

Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Instagram
Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Instagram

Alasan kedua Fraksi Partai Demokrat belum setuju RUU Omnibus Law malam itu disahkan, yaitu banyak penolakan dan pertentangan dari elemen masyarakat atas RUU tersebut.

SBY menyebutkan, kalangan yang tegas menolak RUU ini yaitu pekerja dan buruh, masyarakat sipil, pecinta lingkungan, masyarakat daerah yang berkaitan lahan pertanian dan pertambangan.

Baca juga: Pasca demonstrasi, mahasiswa dapat kunjungan petugas pakaian preman

Untuk itu, Partai Demokrat berpandangan mestinya penolakan elemen masyarakat itu perlu dicarikan titik temunya.

“Demokrat berpendapat kalau penolakan tinggi itu hampir pasti terjadi perlawanan, mengapa tidak, ini usulan Partai Demokrat sebetulnya, jangan dipaksakan (disahkan) masih ada waktu sebulan, tiga bulan sampai betul-betul bulat dulu,” tuturnya.

Demokrat menginginkan pihak yang masih menolak RUU Omnibus Law itu seharusnya diajak lebih dalam lagi dialog. Jangan hanya unsur masyarakat yang setuju RUU Omnibus Law saja yang diajak dialog. Pemerintah dan DPR seharusnya kala itu menuntaskan perbedaaan dan penolakan RUU tersebut.

“Demokrat mengingatkan baik-baik negara, dalam hal ini pemerintah, mewakili Presiden. Itu rampungkan tuntaskan dulu, hilangkan masalah itu kemudian bangun komunikasi yang lebih bagus terutama dengan pihak yang belum setuju. Itulah keinginan maksud, sikap tegas untuk kebaikan dari Partai Demokrat kemarin,” ujarnya.

Kalau pun dengan difitnah karena menolak pengesahan RUU Omnibus Law yang tergesa-gesa, Demokrat dianggap menentang pemerintahan, SBY berpandangan tidak demikian cara berpikirnya.

“Kalau itu lantas dianggap Demokrat melawan negara ya tidaklah, Demokrat ini kecil sekarang katanya. Kita tahu diri, tempat kami bersuara di situ. Kalau kami ada di pemerintahan, pastilah ingatkan juga, ayo kita tuntaskan dulu, jangan terlalu banyak masalah mari bangun komunikasi lagi dengan semua pihak,” katanya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close