Hot

Denda tukang bubur yang langgar PPKM lebih besar daripada kades, Dicky Chandra: ‘kondisi hukum saat ini makin jelas’

Penegakan hukum atas pelanggaran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belakangan disorot publik lantaran dinilai tidak adil. Hal ini juga perhatian mantan wakil bupati Garut yang juga aktor kawakan yakni Dicky Chandra.

Dicky juga menyoroti fenomena penegakan hukum atas pelanggaran dua pejabat yang nekat menggelar hajatan di masa PPKM Darurat dan Level 3-4.

Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kades Temuguruh, Asmuni didenda Rp 48 ribu, sedangkan anggota DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin didenda Rp500 ribu.

Hal tersebut berbeda dengan yang dialami seorang seorang tukang bubur di Tasikmalaya yang dikenai hukuman denda hingga Rp 5 juta karena nekat berdagang di masa PPKM.

“Semakin jelas kondisi hukum saat ini. Tukang bubur didenda Rp 5 juta, sementara Kades dan Anggota Dewan Pelanggar PPKM hanya didenda Rp 48 ribu-Rp 500 ribu,” kata Dicky Chandra seperti dilihat Hops.id di akun twitternya @dikychandra_ sambil menyertakan emoticon menangis.

Melihat fakta penegakan hukum tersebut, ia pun meminta kepada publik untuk tidak memandang sebelah mata atas dua peristiwa dengan penindakan yang berbeda tersebut.

“Bukan provokasi, tapi mengingatkan agar pada melek,” kata Dicky Chandra.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dipimpin Abdul Gofur, memvonis seorang tukang bubur yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan denda Rp 5 juta atau subsider kurungan 5 hari penjara.

Ilustrasi bubur ayam. Foto: Ist
Ilustrasi bubur ayam. Foto: Ist

Putusan diambil saat sidang di tempat secara virtual di depan Taman Kota Tasikmalaya dengan terdakwa mengakui kesalahannya saat persidangan berlangsung, Selasa (6/7/2021).

Hakim menyebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 34 Ayat 1 Juncto Pasal 21i Ayat 2 Huruf f dan g Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018.

Kades didenda ringan

Seperti diketahui Ketua Majelis Hakim I Komang Didiek Prayoga yang memimpin sidang memutuskan Kepala Desa Temuguruh Asmuni bersalah karena melanggar protokol kesehatan (prokes). Dia melanggar Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020.

“Maka atas pelanggaran tersebut, saudara Asmuni dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp 48 ribu. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti kurungan penjara selama dua hari,” kata Komang dilansir dari Suara.com.

Namun menurut Kapolsek Sempu Iptu Rudi Sunariyanto yang juga hadir dalam sidang tersebut, pesta pernikahan masih dibolehkan selama PPKM asalkan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Selain prokes, penggelar acara juga harus melakukan pembatasan jumlah undangan.

“Sudah kami sampaikan hal tersebut, tapi sehari sebelum Hari H, kok ada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) baru yang melarang hajatan selama PPKM,” tutur Rudi.

Dengan vonis itu, Asmuni menerima dan mengaku telah bersalah. Ia meminta maaf karena telah melanggar PPKM.

“Putusan dari hakim saya terima. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kasus ini,” kata Asmuni.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close