Trending

Di balik keberhasilan Demokrat tendang kudeta, ada deal politik SBY dengan Jokowi?

Beberapa waktu lalu Partai Demokrat diterpa isu kudeta melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di balik keberhasilan Demokrat melawan kudeta tersebut, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ada sebuah deal politik antara pihak petinggi Demokrat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ujang menyarankan agar Presiden Joko Widodo sebaiknya mencopot Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang disebut jadi salah satu sosok yang melakukan pengambil alihan Partai Demokrat dari kursi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut ditandai dengan keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa Demokrat versi KLB tidak sah alias ilegal.

Lambang Partai Demokrat. Foto: Wikipedia
Lambang Partai Demokrat. Foto: Wikipedia

Ujang menilai, sikap Kemenkumhan tersebut sebenarnya tidak lepas dari campur tangan seorang Presiden Jokowi.

Oleh sebabnya, kata Ujang, ke depan tidak ada yang tahu soal sebuah persekongkolan antara Presiden Jokow dengan AHY dan SBY.

“Menang AHY di Kemenkumham itu kan ada jasa Jokowi. Ada jasa pemerintah. Ke depan tak tahu apa deal AHY-SBY dengan Jokowi. Bagusnya sih Meoldoko diganti,” kata Ujang Komarudin, mengutip RMOL pada Kamis, 8 April 2021.

Kendati begitu, ditengah permintaan banyak pihak yang menyarankan agar Moeldoko dipecat dari KSP, Ujang menjelaskan Jokowi tetap bakal mempertahankannya di jajaran pemerintahan.

Hal teserbut lantaran, Moeldoko dibutuhkan di KSP untuk melawan serangan-serangan dari para eks purnawirawan yang menjadi lawan-lawan politik Jokowi.

“Jokowi sepertinya tetap akan pertahankan Moeldoko di KSP. Bagusnya sih Meoldoko diganti. Tapi Jokowi tak akan melakukan,” tandasnya.

Ogah minta maaf ke Jokowi, SBY dan AHY dilaporkan ke Polisi

AHY bersama SBY. Foto: Instagram
Di balik keberhasilan Demokrat tendang kudeta, ada deal politik SBY dengan Jokowi? | AHY bersama SBY. Foto: Instagram

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilaporkan ke Mabes Polri oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Garda Demokrasi 98 pada Rabu 7 April 2021.

Laporan tersebut berkaitan dengan habisnya batas waktu yang ditentukan bagi keduanya untuk meminta maaf kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya karena melibatkan Jokowi dalam kisruh di tubuh Partai Demokrat melawan kubu KLB Moeldoko.

Dilansir laman Suara pada Rabu 7 April 2021, Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan, pelaporan dibikin lantaran AHY telah menuding pemerintahan Presiden Jokowi terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.

Dalam hal ini, Garda Demokrasi 98 berharap agar nantinya hidup berdemokrasi di Tanah Air tidak dibangun dengan cara fitnah.

“Maka kami berharap demokrasi ini dibangun dengan baik dengan cara-cara yang beretika dan tidak mengedepankan fitnah. Karena selama ini AHY, menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat,” kata Azwar di Bareskrim Polri.

Terpisah, kuasa hukum Garda Demokrasi 98, Yan Warinson mengatakan laporan itu dibuat lantaran AHY dan SBY, serta pimpinan Partai Demokrat lainnya diduga berupaya memfitnah pemerintah. Adapun sejumlah dokumen turut dilampirkan seperti pemberitaan di media massa.

“Beberapa dokumen-dokumen di sini jelas dikatakan sempat tuding pemerintah ikut dalam kudeta, berharap AHY-SBY legowo minta maaf ke Jokowi,” ungkapnya.

Atas dasar itu, kubu Garda Demokrasi 98 menyatakan jika SBY dan AHY telah melanggar Pasal dari KUHP, Pasal 207, Pasal 310, Pasal 311, dan UU nomor 1 tahun 1946, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15. Dengan demikian, tindakan pelaporan harus ditempuh oleh pihaknya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close