Trending

Dijewer PDIP, Demokrat klaim rakyat kangen SBY: Rakyat bisa hidup enak, tak seperti sekarang!

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara terkait sindiran yang dilayangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Herzaky menilai, ada kemungkinan rakyat kangen alias rindu masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di samping itu, pihaknya juga menganggap sekama SBY jadi orang nomor satu di Indonesia, banyak rakyat yang hidup enak.

Dia pun membandingkan masa kepemimpinan SBY dengan Presiden Joko Widodo seperti sekarang ini.

“Demokrat dan SBY diserang lagi, karena mungkin banyak rakyat yang kangen era Bapak SBY dan Demokrat saat mereka bisa hidup enak (Kemiskinan turun drastis, pengangguran turun secara signifikan) tidak susah seperti sekarang,” kata Herzaky Mahendra Putra, dikutip Hops.id pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Mantan Presiden SBY. Foto: Antara
Mantan Presiden SBY. Foto: Antara

Lebih lanjut Herzaky juga mengklaim bahwa masa pemerintahan SBY selama dua periode berhasil mengurangi 8,42 juta jiwa penduduk miskin atau 842 ribu per tahunnya.

Oleh sebabnya dia mengungkapkan bahwa pencapaian di era SBY jauh lebih baik ketimbang pemerintahan Jokowi saat ini.

Dia juga membandingkan pengurangan angka pengangguran. Herzaky pun meyakini bahwa angka pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang atau 301 ribu orang per tahun di era SBY.

“Apalagi pasca Pandemi Covid-19 ini. Jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis. Wajar saja kalau banyak rakyat kangen era Bapak SBY dan Demokrat,” imbuhnya.

PDIP dan Demokrat kembali memanas

Sebagaimana diketahui perseteruan PDIP dan Partai Demokrat terkait Pemilu 2009 berlanjut lagi. Kini Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pihaknya belum move on dan justru menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bapak bansos.

Awalnya Hasto menjawab tudingan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyatakan PDIP belum bisa move on atas kekalahan di 2009. Dia menyebut PDIP sebetulnya sudah move on.

“PDI Perjuangan selalu move on melalui langkah-langkah organisasi yang sistemik seperti pendidikan pol, kaderisasi kepemimpinan, dan bahkan bergerak cepat masuk ke kebudayaan, gerakan penghijauan dll,” ujar Hasto pada Minggu, 24 Oktober 2021.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto: PDIP Bali
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto: PDIP Bali

Meski sudah move on, Hasto menilai pihaknya tetap harus mengungkap kecerungan yang dilakukan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu. Dia beralasan agar kecurangan serupa tidak terjadi lagi pada Pemilu yang akan datang.

Hasto lantas kembali menyinggung kecurangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mulai dari manipulasi DPT, politik bansos, hingga politisasi hukum dengan memenjarakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

“Mengapa kecurangan Pemilu diingatkan kembali oleh PDI Perjuangan? karena Pemilu itu hukumnya kedaulatan rakyat. Jika manipulasi DPT dan politik bansos serta politisasi hukum, termasuk dengan melakukan skenario hukum untuk memenjarakan Ketua KPK yang terbukti tidak bersalah, yakni Antasari Azhar, serta suap politik dengan memasukkan Pimpinan KPU sebagai pengurus teras Parpol agar tidak terjadi,” ucapnya.

Hasto lantas memberi contoh salah satu kecurangan manipulasi data yang terjadi saat Pemilu 2009.

Dia menyebut ada kecurangan manipulasi DPT dengan bekurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019

“Bukti kecurangan manipulasi DPT misalnya dengan berkurangnya jumlah kursi yang diperebutkan di Pacitan antara tahun 2009 dan 2014-2019 berkurang sebanyak 5 kursi. Itu salah satu bukti penggelembungan DPT,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto mengutip salah satu kajian dari Marcus Meizner yang menyebutkan SBY menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Dia pun menyebut temuan ini menunjukan SBY sebagai Bapak Bansos

“Kajian dari Marcus Meizner juga menunjukkan bagaimana SBY sebagai Bapak Bansos yang menggunakan bansos untuk kepentingan elektoral. Politik bansos itulah yang memberatkan keuangan negara dalam jangka menengah dan panjang. Itu dari tulisan Marcus, dari Juni 2008 sampai April 2009 hampir USD 2 billion untuk belanja sosial,” imbuhnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close