Trending

DPR RI satu suara dengan Kemenag terkait haji 2021

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Komisi VIII menghormati keputusan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas untuk tidak memberangkatkan calon ibadah haji 2021. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dipahami masyarakat karena untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi.

“Kebijakan ini harus dipahami karena untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi calon jemaah haji,” kata Ace seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (3/2/2021).

Muslima Fest

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, kesehatan dan keselamatan calon ibadah haji memang harus menjadi tanggung jawab negara. Adanya pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan calon jemaah harus menjadi perhatian serius negara.

“Dengan adanya wabah Covid-19 yang masih melanda dunia, termasuk yang terjadi di Arab Saudi dan negara-negara lainnya, harus menjadi perhatian serius kita demi kesehatan dan keselamatan calon jemaah haji,” tutur Ace.

Kendati demikian, menurut dia, Kementerian Agama masih memiliki tugas untuk menyosialisasikan kebijakan peniadaan ibadah haji 2021. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut.

“Memang yang harus dilakukan Kementerian Agama adalah menjelaskan kepada masyarakat soal kebijakan ini agar dapat dipahami dan diterima sebagai keputusan yang tepat,” papar Ace.

 Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenag harus memiliki narasi dan komunikasi yang efektif terkait kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan itu kemudian dapat diterima masyarakat secara bijaksana.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Foto: Ist
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Foto: Ist

Sebelumnya, pembatalan keberangkatan jemaah haji, seperti disebutkan Menteri Yaqut dalam siaran live di Instagram @kemenag_ri tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021. Dalam surat keputusan tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Pembatalan tersebut pertama dilandasi oleh terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

“Dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah,” kata Yaqut.

Pertimbangan lainnya, lanjut Yaqut, yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close