Trending

Ferdinand muak lihat Kepala Daerah yang menolak UU Ciptaker: Cerdaslah!

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean klaim telah memahami substansi inti dari Undang-undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Itulah mengapa, Ferdinand merasa heran dengan pihak-pihak yang secara tegas menolak aturan tersebut, terutama para Kepala Daerah.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya, Jumat 16 Oktober 2020, Ferdinand Hutahaean  secara tak langsung mengatakan, Kepala Daerah yang menolak UU Ciptaker kemungkinan hanya cari muka di depan masyarakat. Sebab, dengan berlagak simpati, kata Ferdinand, nilai elektoral merek bakal melejit.

Baca juga: Tebalnya 812 halaman, Anies minta anak sekolah bedah isi UU Ciptaker

“Semakin memahami substansi inti dari UU Ciptaker, semakin saya heran dengan Kepala Daerah yang ikut-ikutan menolak UU ini,” tulis Ferdinand mengawali cuitannya.

“Saya sarankan, kepada para Kepala Daerah tersebut agar tidak mencari kepentingan elektoral dari kisruh akibat ketidakpahaman dan perlawanan oleh kepentingan pribadi. Cerdaslah!” sambungnya.

Ferdinand Hutahaean. Foto: Twitter.
Ferdinand Hutahaean. Foto: Twitter.

Lebih jauh, Ferdinand Hutahaean menilai, UU Ciptaker membuat proses perizinan terkait usaha menjadi lebih mudah. Sehingga, jika ada pihak tertentu—terutama Kepala Daerah—yang menolaknya, kemungkinan ada maksud terselubung.

“Pantas saja banyak yang melawan UU Ciptaker, rupanya banyak sumber penghasilan siluman di belantara perizinan yang diputus. Pantas juga ada Kepala Daerah yang coba-coba melawan karena perizinan tidak seperti dulu lagi. Wah, bisa banyak yang tidak BEP nih modal Pilkadanya.”

“UU Ciptaker ini membuka mata kita semua mengapa Indonesia tidak kunjung sejahtera. Indonesia tidak maju karena jadi belantara kekuasan, menjadi rimba perizinan yang dihuni banyak hantu dan setan-setan kekuasaan. Saya tak heran mengapa jadi ada demo seperti itu, uang haram mengalir,” terangnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Foto: Twitter @ridwankamil

Diketahui, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara tegas menolak pengesahan UU Ciptaker. Keduanya bahkan sudah menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menangguhkan pengesahan tersebut.

Aksi penolakan UU Ciptaker masih terus bergulir

Kendati demo menolak pengesahan UU Ciptaker sudah dihelat berjilit-jilit, namun aksi tersebut agaknya masih terus bergulir. Bahkan kabarnya, hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI kembali melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengatakan, pihaknya bakal mengerahkan seribu massa aksi untuk menutut pembatalan pengesahan UU Ciptaker. Setidaknya hal tersebut yang dia sampaikan kepada Tirto.

“Sekitaran seribu (massa aksi). Enggak lebih banyak dari tanggal 8 Oktober (yang sampai 5 ribu massa aksi),” kata dia.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close