Trending

Fix! KLB Demokrat ditolak pemerintah, pantes gara-garanya ini sih

Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Medan. Kemenkumham menegaskan dari pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh KLB Demokrat, maka Kemenkumham menolaknya. Pemerintah menyampaikan KLB Demokrat ditolak dalam konferensi pers virtual.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak KLB Demokrat Deli Serdang dengan dasar dan argumen yang berlandaskan hukum administrasi.

KLB Demokrat ditolak

KLB Demokrat
KLB Demokrat di Deli Serdang. Foto Suara.

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Demokrat di Deli Serdang.

“Dari hasil verifikasi seluruh dokumen fisik, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD DPC, tidak disertai mandat Ketua DPDDPC, dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang ditolak,” ujar Menkumham dalam konferensi pers virtual dikutip Rabu 31 Maret 2021.

Yasonna mengatakan, Kemenkumham menolak KLB Demokrat dengan berbagai arugumen. Selain KLB Demokrat tak mampu melengkapi syarat untuk pengesahan kepengurusan, argumen lainnya yaitu KLB Demokrat itu tak sesuai dengan AD ART terbaru dari Partai Demokrat.

“Kami gunakan AD ART yang terdaftar yang disahkan dan dicatatkan di Kemenkumhampada 2020 lalu. Argumen tentang AD ART yang disampaikan KLB, kami tidak berwenang menilainya itu ranah pengadilan,” kaya Yasonna.

Setelah ditolak, Yasonna menyilakan kubu KLB Demokrat jika tidak puas bisa memperjuangkan ke pengadilan.

“Jika KLB Deli Serdang merasa AD ART tak sesuai UU Parpol, silakan gugat di pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Syarat kurang

Moeldoko saat menghadiri KLB Demokrat. Foto: Antara
Moeldoko saat menghadiri KLB Demokrat. Foto: Antara

Yasonna mengatakan Kemenkumham menerima permohonan penegsahan kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang pada 16 Maret 2021. Merespons surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun itu, Kemenkumham memeriksa dokumen persyaratan dan pada 21 Maret 2021 menyurati agar KLB Demokrat melengkapi syarat yang kurang.

“Pada 29 Maret mereka sudah sampaikan beberapa tambahan dokumen,” ujar Yasonna.

Namun tambahan yang diminta oleh Kemenkumham tidak bisa dipenuhi oleh KLB Demokrat. Tambahan yang dimaksud adalah bukti surat mandat dari perwakilan DPD dan DPC Partai Demokrat dalam KLB Demokrat.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close