Trending

Forum rektor minta mahasiswa tak usah demo, sanksi menanti?

Forum Rektor se-Provinsi Lampung mengimbau agar mahasiswa tidak melakukan demo turun ke jalan menyikapi disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Para Pimpinan Perguruan Tinggi dan Swasta di sana memandang, mahasiswa bisa menempuh cara-cara elegan ketimbang harus melakukan demo turun ke jalan.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Rektor Lampung Profesor Karomani. Menurut dia, pernyataan ini sekaligus bentuk penyesalan adanya unjuk rasa ricuh disertai perusakan yang terjadi pada aksi mahasiswa.

Baca juga: Dahlan Iskan: Jokowi presiden paling kuat, tapi kali ini…

“Aksi turun ke jalan ini tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Forum rektor mengusulkan upaya alternatif sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja, dengan melakukan judicial review,” kata Karomani disitat Kompas TV, Jumat 9 Oktober 2020.

Ilustrasi mahasiswa malah ngerjain tugas saat ikut aksi demo omnibus. Foto: Instagram, Antara
Ilustrasi mahasiswa malah ngerjain tugas saat ikut aksi demo omnibus. Foto: Instagram, Antara

Setidaknya ada tiga poin yang disampaikan Forum Rektor Lampung terkait aksi demo mahasiswa. Pertama, mereka merasa prihatin dengan adanya bentrok antara mahasiswa dan aparat.

Kedua poinnya agar sama-sama menahan diri. Ketiga, pimpinan perguruan tinggi menyatakan bakal menyediakan ruang dialog untuk membahas UU tersebut. “Dan jika memungkinkan, ada perbaikan-perbaikan, maka kita akan lakukan judicial review,” kata dia lagi.

Beri sanksi ke mahasiswa?

Sejumlah pertanyaan pun menyeruak perihal alasan mengapa Forum Rektor di sana mengeluarkan imbauan tersebut. Sebab sejatinya demo dan mahasiswa tak lekang terpisahkan sebagai bentuk mekanisme kontrol ke pemerintah sebagai kaum terpelajar.

Terkait hal ini, Karomani mewakili Forum Rektor mengatakan, hal ini beralasan karena situasi tengah pandemi. Sehingga, kata dia, akan jadi cukup berisiko jika tetap dilakukan. Maka itu, dia lebih mengedepankan cara elegan, seperti membuka dialog, atau jika memungkinkan dilakukan revisi, menempuh judicial review.

Demo buruh di depan Gedung DPR. Foto: Antara.
Demo buruh di depan Gedung DPR. Foto: Antara.

“Saya pikir itu cara yang paling aman kita lakukan ketimbang di tengah pandemi menggelar demo unjuk rasa, cukup berisiko malah,” katanya.

Walau imbauan agar mahasiswa tak demo dikeluarkan, namun Forum Rektor Lampung mengaku tak akan memberi sanksi jika itu tetap dilakukan. Sebab mereka sadar jika unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, di mana itu dijamin oleh UU.

“Tidak (sanksi) itu kan bagian dari demokrasi yang sudah kita pilih. Dan saya kira sepanjang itu dilakukan, tentu kita harus berpedoman pada protokol covid. Sebab kalau kerumunan kan biasanya tidak terjadi.”

Terkait peluang judicial review yang keampuhannya selama ini dianggap diragukan oleh rakyat, Karomani mengaku tetap mempercayainya. Walaupun belakangan judicial review UU KPK, KUHP kalah, termasuk ditangkapnya hakim MK karena terjerat korupsi.

“Kita harus yakin, karena itu ruang yang disediakan. Kalau tidak yakin, kita sangat tertutup,” katanya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close