Trending

FPI dan PA 212 instruksi demo serentak UU Ciptaker Selasa: Target Istana

Usai buruh, mahasiswa, pelajar, dan elemen kelompok masyarakat lain menggelar demo menolak UU Cipta Kerja, kini suara lantang didengungkan Front Pembela Islam (FPI). Ya, FPI dalam sikapnya menyatakan sikap bakal menggelar aksi demo menolak UU Cipta Kerja pada waktu dekat.

Mereka tak sendiri, lantaran turut beraliansi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan puluhan ormas lainnya.

Baca juga: Ini 5 gubernur yang dibolehkan tim Jokowi untuk bicara, Anies dilarang

Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan demo UU Ciptaker pada, Selasa 13 Oktober 2020 mendatang.

Di mana, Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.

“Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang,” demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, disitat Minggu 11 Oktober 2020.

Aksi 212. Foto: Istimewa.
Aksi 212. Foto: Istimewa.

Dalam sebaran poster lainnya, mereka menyebut demo ini sebagai Aksi 1310. Demo sedianya disebutkan bakal dilakukan pada Selasa 14 Oktober, dimulai pada pukul 13.00 WIB. Adapun titik kumpul mereka yakni di Patung Kuda.

Demo FPI, GNPF, PA 212 soal UU Ciptaker

Diketahui, aksi ini tentu merupakan lanjutan dari sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center terkait penolakan terhadap UU Ciptaker, makanya kemudian diaktualisasikan dalam aktivitas demo.

Pada sebuah video yang beredar, Slamet Maarif yang mewakili aliansi mengatakan, UU Ciptaker jauh dari cita-cita dan harapan bangsa.

Presiden Jokowi. Foto Presidenri.go.id
Presiden Jokowi. Foto Presidenri.go.id

“Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945. Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis,” kata Slamet disitat WartaKotaLive.

Dia juga menyatakan, bahwa rezim yang berkuasa pada saat ini lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, dan tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close