Trending

FPI ganti nama baru, Aziz vs Ahmad Sahroni debat: Kok tak didaftarin?

Usai Front Pembela Islam dilarang pemerintah, 19 tokoh mendeklarasikan nama FPI baru dengan sebutan Front Persaudaraan Islam. FPI dengan nama baru ini memutuskan tidak akan mendaftar ke pemerintah.

Wajar jika kemudian ada pertanyaan di benak publik, ada apa di balik deklarasi dan pengubahan nama ini.

Menurut kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, pihaknya memang tak mendaftarkan ormas barunya ke jalur dan mekanisme yang ada. Sejumlah alasan kemudian dikemukakan. Salah satunya, adalah hak bagi FPI reborn ini untuk tidak mendaftarkan diri ke Menkum HAM.

“Jadi kalau pendaftaran itu saya bicara dasar hukum saja, memang hak kan? Jadi hak itu bisa dipakai atau tidak. Sederhana saja,” kata Aziz saat berbincang dengan Sapa Indonesia Malam, disitat Jumat 8 Januari 2021.

Sementara ketika ditanya apakah tak kapok jika di kemudian hari dibubarkan, Aziz menyatakan tak ada hubungannya dengan pembubaran. Sebab mereka meyakini apa yang dilakukan FPI reborn saat ini adalah benar dan dilindungi ketentuan hukum yang ada.

“Itu hak, kita buat organisasi yang benar, bukan yang baik. Kalau yang benar itu Insya Allah baik. Enggak apa-apa kita dikatakan menurut subjektif beberapa orang enggak baik. Yang penting kita benar,” katanya menambahkan.

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar. Foto: Twitter.
Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar. Foto: Twitter.

Sebaliknya, Aziz justru mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang mendesak agar FPI dengan nama baru itu agar wajib mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Karena di UU, atau keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang mengatur hal tersebut.

Aziz vs Sahroni soal FPI ganti nama baru

Pada kesempatan perbincangan itu, politisi Nasdem Ahmad Sahroni turut berpendapat. Dia bilang, dengan dibentuknya FPI nama baru, ada baiknya mengikuti segala ketentuan yang ada.

Yang dimaksud Sahroni adalah mendaftar ormas tersebut untuk mendapat SKT. Hal ini kata Sahroni penting bagi ormas besar sekaliber FPI. Sebab dari kacamatanya, tiap perkumpulan atau organdinasi yang memiliki basis di Indonesia ada baiknya mengikuti segala ketentuan yang ada.

“Mestinya dia berlaku sopan dan santun, yang biasa anut pemikiran jelek jadi baik. Jangan pikiran negatif terus menerus. Dia harus menjadi bagian, mendaftarkan,” katanya.

Lebih jauh, kata Sahroni, akan sangat elok jika tiap organisasi apalagi besar seperti FPI didaftarkan. Karena kalau benar arahnya, tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pendatftaran tersebut.

“Sekelas FPI yang punya pengurus besar di republik ini sayang tak didaftarkan. Saya juga tahu Bang Aziz taat ukum, mestinya berlakulah sesuai hukum yang ada,” katanya lagi.

Polda Metro Jaya bertemu FPI. Foto: Suara
Polda Metro Jaya bertemu FPI. Foto: Suara

“Kalau saya tak setuju (tak didaftarkan), karena walau hak tidak bisa seenake dewe, ini negara hukum, maka aturan hukum jalankan dengan baik. Mari Bang ziz, kita ikuti aturan hukum,” katanya lagi.

Lantaran disentil berkali-kali, Aziz pun kemudian mendebat pernyataan Sahroni. Menurut Aziz sebenarnya tak perlu ada yang dipermasalahkan dari sikap FPI dengan nama baru itu. Tetapi justru yang memaksakan kehendak itulah yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Yang saya bicarakan itu kan hukum. Putusan Mahkamah Kosntitusi, nomor 82 tahun 2013 halaman 125. Itu kan hukum produk hukum. Justru kalau kita mempermasalahkan harus didaftarkan, berarti kita tidak menganggap itu sebagai produk hukum yang mengikat.”

“Karena itu mengikat makanya harus kita hormati. Ini kan memaksakan kehendak namanya,” katanya lagi.

Seolah menyindir Sahroni, Aziz lantas berbicara mengenai makna Bhineka Tunggal Ika yang kerap didengungkan banyak pihak. Slogan itu justru tak dipahami dengan benar oleh segelintir orang. “Nah tapi kita enggak siap dengan perbedaan, maunya semua harus sama,” katanya lagi.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close