Trending

Hadi Pranoto minta kantor PSI se-Indonesia disita

Masih ingat dengan Hadi Pranoto, peramu herbal obat Covid-19? Kini ada kabar baru lho. Hadi Pranoto menggugat Muannas Alaidid, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas kasus pencemaran nama baik. Hadi Pranoto merasa namanya dicemarkan oleh pelaporan Muannas soal hoax obat herbal Covid-19. Tak mau kalah serta merasa dirugikan atas laporan Muannas, Hadi Pranoto minta kantor PSI se-Indonesia disita.

Nah dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hadi Pranoto tak main-main, menggugat Muannas dengan ganti rugi Rp150 triliun. Selain itu dalam tuntutannya, Hadi Pranoto meminta kantor PSI se-Indonesia disita. Bagaimana perjalanan persidangan ini?

Baca: Ungkap alasan tutup kolom komentar, Rizki DA bahas masalah dengan istri

Gugatan tak masuk akal

Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid polisikan Anji dan Hadi Pranoto
Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid polisikan Anji dan Hadi Pranoto, Senin (3/8/2020). ANTARA-HO-Ist

Hari ini sidang gugatan Hadi Pranoto sebesar Rp150 triliun ke Muannas itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dalam gugatannya Hadi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyita sejumlah aset pribadi Muannas, yaitu bangunan tanah dan barang bergerak milik Muannas dan keluarganya, kantor Muannas serta sebuah rumah di Jelambar. Selain itu, Hadi Praboto meminta seluruh kantor PSI di Indonesia disita pengadilan.

Muannas mengaku santai menghadapi gugatan Hadi tersebut. Dia menilai hal itu sebagai ‘gugatan tak masuk akal’ sampai meminta ganti rugi Rp150 triliun.

Nah pada sidang perdananya, Muannas didampingi oleh kuasa hukumnya Reinhard Halomoan dan rekannya. Muannas telah memberikan kuasa hukumnya pada 11 September 2020.

Baca juga: Ngeri, BIN Sebut pasukan bersenjata yang dmiliki setara TNI

Selepas sidang perdana, Muannas memosting di akun media sosialnya, dia telah menunjukkan itikad baik untuk hadir di pengadilan meladeni gugatan Hadi Pranoto.

“Kita hormati panggilan pengadilan dan layani mereka soal adanya gugatan Rp.150 T Hadi Pranoto meski aneh dan akal-akalan,” tulis Muannad di akun Twitternya dikutip Selasa 15 September 2020.

Soal salah satu tuntutannya untuk menyita kantor PSI se-Indonesia, Muannas santai saja. Malah dia menyindir Hadi Pranoto yang belakangan ini mengaku sakit dan mangkir dari panggilan polisi, kok bisa-bisanya sampai meminta kantor PSI se-Indonesia disita.

Sebagaimana diketahui, Hadi Pranoto beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus klaimnya obat Covid-19. Sampai-sampai polisi mengultimatum bakal panggil paksa Hadi. Nah Muannas menyindir kelakuan Hadi tersebut.

“Haha katanya lagi sakit, tapi masih bisa ngamuk sampai bawa-bawa partai,” tulisnya di media sosial.

Hadi vs Muannas

Muannas Alaidid bersama kuasa hukum
Muannas Alaidid bersama kuasa hukum di PN Jakarta Pusat. Foto Twitter/@muannas_alaidid

Penemu herbal Covid-19, Hadi Pranoto berbincang santai dengan pelapornya Muannas Alaidid yang memolisikannya ke Polda Metro Jaya. Hadi Pranoto nuntut US$10 miliar ke pelapornya, Muannas Alaidid karena merasa namanya dicemarkan ke publik.

Baca juga: Blak-blakan, pakar ini beberkan manfaat ganja di persidangan

Padahal dia bertahun-tahun meriset herbal asli Indonesia. Muannas yang merupakan Ketua Cyber Indonesia. Dalam pernyataanya, Hadi menyatakan menuntut ganti rugi senilai US$10 miliar atau Rp145 triliun atas kerugian pencemaran nama baiknya di mata publik.

Meski bakal melaporkan balik, Hadi menyatakan siap menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya atas laporan dugaan penyebaran hoax oleh Muannas tersebut.

Muannas mengatakan boleh saja Hadi menuntut balik kepadanya, namun dia meminta penemu herbal Covid-19 itu untuk menjalani proses pelaporannya di kepolisian.

“Kalau mau laporkan balik penuhi panggilan dulu. Sampaikan ini bukan kabar bohong, berikan keterangan sampaikan bukti. Kalau dipanggil saja belum, terlalu jauh masalah laporan balik itu,” ujar Muannas soal Hadi Pranoto nuntut US$10 miliar.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close