Trending

Haji 2020 batal, Menteri Agama dibilang salahi aturan

Keputusan Menteri Agama Fachrul Razi dalam memutuskan membatalkan ibadah haji 2020 disebut menyalahi aturan oleh Komisi VIII DPR RI, lantaran tidak melakukan raker dengan DPR RI.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi sudah mengakui kesalahan yang ia lakukan karena tidak melakukan rapat kerja atau raker dengan Komisi VIII DPR RI terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan membatalkan ibadah haji tahun ini.

Baca juga: Toyota RAV4 saingan Outlander PHEV, harga Rp600 juta vs Rp1.3 miliar

Namun, Fachrul mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kemenkumham terkait keputusannya tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengatakan terdapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh Fachrul Razi.

“Secara yuridis, pembatalan dan pemberangkatan haji seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama,” kata Bukhori seperti dilansir Suara pada Rabu, 10 Juni 2020.

Jemaah haji di Kabah Masjidil Haram
Jemaah haji di Kabah Masjidil Haram. Foto Instagram @makah.99

Ia menyatakan hal tersebut sudah tersebut dalam Pasal 36 dan 47 UU Nomor 8 tahun 2019.

Konsultasi Fachrul dengan Kemenkumham juga dinilai tidak tepat. Karena menurut Bukhori, tugas Kemenkumham adalah menerima harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bawah UU, termasuk keputusan menteri.

“Apakah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 tahun 2020 sebelum diterbitkan sudah diharmonisasi oleh Kemenkumham?” tanya Bukhori.

Keputusan Menag Fachrul Razi untuk meniadakan ibadah haji tahun ini mendapat banyak reaksi dari publik. Fachrul Razi juga sempat mengaku bersalah terkait keputusan tersebut karena tidak melakukan raker dengan DPR terlebih dahulu.

Fachrul Razi mengungkapkan awalnya ia sempat mengirimkan surat kepada Kemenkumham RI pada 25 Mei 2020. Melalui surat tersebut, Menag menanyakan terkait dasar hukum apabila pelaksanaan ibadah haji dibatalkan.

Kemenkumham pun membalas surat tersebut dan mengatakan bahwa keputusan pembatalan ibadah haji sepenuhnya berada di tangan Menteri Agama yang sudah tercantum dalam undang-undang.

Raker haji 2020 yang mundur terus

Merasa dialog dengan DPR RI adalah salah satu hal yang penting, Fachrul pun berbicara dengan salah satu pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Dalam dialog virtual yang diadakan, Fachrul meminta raker diadakan pada tanggal 1 Juni, namun DPR meminta rapat diundur.

Akhirnya kedua pihak sepakat melangsungkan rapat pada tanggal 2 Juni. Tetapi lagi-lagi Fachrul mengaku pihaknya menerima sebuah pemberitahun lanjutan secara lisan, yakni bahwa Komisi VIII DPR RI meminta pengunduran waktu lagi menjadi tanggal 4 Juni.

Anggota DPR RI
Anggota DPR RI. Photo: Instagram

Fachrul menolak permintaan tersebut karena pemerintah sudah menentukan tenggat waktu keputusan ibadah haji pada tanggal 2 Juni.

Ia kemudian menyuruh stafnya untuk berkoordinasi dengan pihak Komisi VIII DPR RI agar raker tetap berjalan pada 2 Juni.

“Karena gak ada umpan balik dari staf ini, ya, saya kira mungkin bisa kesalahan di staf atau bagaiimana sehingga tanggal 2 Juni saya umumkan,” ujar Fachrul.

“Saya mohon maaf terhadap Komisi VIII DPR RI, saya katakan, kalau memang teman-teman Komisi VIII merasa tersinggung, saya kira pantas saja,” kata Fachrul.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close