Trending

Haji batal, PKS: Langgar undang-undang dan cacat hukum!

Kementerian Agama telah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Salah satu pertimbangan kkeputusan tersebut yaitu Arab Saudi tidak memberikan kejelasan atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Namun keputusan haji batal langgar undang-undang lho.

Keputusan batal berangkatkan jemaah haji tertuang dalam penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 1441 H/ 2020 M.

Baca juga: Youtuber Kekeyi nangis takut dipenjara, aku salah apa?

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mengungkapkan keputusan Menteri Agama itu punya dua kelemahan utama.

Langgar undang-undang

Pertama, penerbitan KMA belum mendapat persetujuan DPR RI. Menurut Bukhori, KMA tersebut bertentangan dengan Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketentuan tersebut tertulis: ‘Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI’.

Jemaah haji di Masjidil Haram
Jemaah haji di Masjidil Haram. Foto Instagram @aria_indah_s

Menurut Bukhori, selain terkait besaran biaya haji, domain persetujuan DPR terkait dengan persetujuan kuota jemaah haji, kuota petugas, dan kuota pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 2019.

“Seharusnya sebelum KMA ini dikeluarkan harus mendapat persetujuan dulu dari DPR. Namun, sangat disesalkan bahwa Menteri Agama belum melaksanakan Raker dengan Komisi VIII, khususnya terkait pembatalan ini. Oleh sebab itu, saya memandang tindakan Menteri Agama yang secara sepihak menerbitkan KMA melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pada Pasal 47,” ungkap Bukhori dalam keterangannya di Jakarta, Selasa
2 Juni 2020.

Cacat hukum

Kelemahan kedua, kata Bukhori, penerbitan KMA itu bertentangan dengan Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada ketentuan Pasal 20 UU Nomor 34/2014 disebutkan: (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH; (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini; (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri; (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

Sedangkan dalam KMA pada diktum Menetapkan Kedua huruf (b) dan (d) mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi BPKH dengan membuat norma baru yang berbunyi: ‘Setoran pelunasan Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh BPKH’.

Muslimah tengah berdoa di hadapan ka'bah Makkah
Seorang muslimah tengah panjatkan doa di dekat kabah, makkah Foto: Middle east monitor

Artinya, penerbitan KMA No 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M bersifat cacat secara hukum dan tidak sesuai dengan hubungan ketatanegaraan antara DPR dan Pemerintah.

“Jika mengacu pada KMA tersebut, calon jemaah haji diberikan dua opsi, yakni dana yang sudah disetor bisa ditarik atau disimpan secara khusus oleh BPKH untuk nanti dikembalikan. Sebenarnya ini merupakan satu bentuk niat baik Menteri Agama, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Sebab, Menteri Agama secara sepihak menambah kewenangan dan fungsi baru kepada BPKH tanpa persetujuan DPR. Artinya, Menteri Agama melanggar UU yang sudah disepakati antara Presiden dan DPR,” jelas politikus PKS tersebut.

Bagaiamana menurutmu dengan keputusan haji batal langgar undang-undang?

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close