Trending

Heboh rekaman suaranya tersebar minta banpol partai naik, William klarifikasi: Itu dipotong-potong

Jagat maya dihebohkan dengan rekaman suara dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana yang meminta bantuan politik (banpol) partai naik.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, William menjelaskan bahwa anggaran banpol DKI tahun ini Rp5.000 per suara. Ia pun mengusulkan anggaran tersebut dinaikkan lagi tahun depan.

“Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara sehingga kita maunya sih Rp7.000, Rp20.000. Saya sih mau setinggi-tingginya, sehingga bisa memenuhi operasional partai,” ujarnya.

“Tapi yang realistis saja pak. Bisa tidak dinaikkan untuk 2021? Itu pimpinan yang saya ingin sampaikan, terima kasih,” kata dia dalam rekaman itu.

Lantas, rekaman suara tersebut pun menghebohkan banyak pihak dan warganet di media sosial.

William klarifikasi

Usai rekaman suara dirinya beredar dan membuat heboh banyak pihak, William pun melakukan klarifikasi.

Ia menyatakan, sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran yang tidak esensial. Ia juga mengatakan bahwa rekaman suara dirinya itu dipotong-potong dan diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI dalam menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.

“Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” ujar Wiliam┬ádikutip Suara, Sabtu 26 Desember 2020.

William mengklaim potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Ia juga kembali menegaskan bahwa rekaman suara dirinya itu tidak utuh alias telah dipotong-potong.

William Aditya Sarana. Foto: Ayo Jakarta

“Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh,” ujarnya.

Karenanya, William pun mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik supaya masyarakat dapat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.

“Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata William.

William menjelaskan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

Namun, kata William, karena situasi Jakarta saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19, maka pembahasan tersebut menjadi tidak relevan.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close