Trending

Hingga 27 Juli 2021, limbah medis Covid-19 capai 18.460 ton

Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, membuat seluruh umat manusia wajib mengenakan masker. Ini menyisakan pekerjaan rumah terkait limbah medis. Hingga 27 Juli 2021 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terdapat 18.460 ton limbah medis Covid-19.

Permasalahan ini menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar pengelolaan limbah medis tersebut dilakukan secara intensif dan sistematis.

“Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap penanganan limbah medis ini kita harus intensifkan dan harus lebih sistematis, betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya. Jadi diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan juga, atau paralel sampai kepada tempat penanganannya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam keterangan pers di kanal YouTube Sekretariat Kabinet seperti yang dilihat Hops.id, Rabu (28/7/2021).

Diungkapkan Siti, berdasarkan data yang ada di Kementerian LHK jumlah limbah medis Covid-19 sampai dengan tanggal 27 Juli mencapai 18.460 ton, yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), rumah sakit darurat, pusat karantina/isolasi, rumah tangga (isolasi mandiri), serta tempat uji deteksi Covid-19 dan vaksinasi-Covid-19.

“Limbah ini meliputi infus bekas, masker, vial vaksin, itu botolnya vaksin yang kecil itu, jarum suntik, kemudian face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR/antigen, dan alcohol swab. Itulah yang disebut dengan limbah medis beracun, berbahaya,”tutur Siti.

Data mengenai jumlah limbah Covid-19 ini , kata Siti, dihimpun berdasarkan laporan dari provinsi. Namun Siti memperkirakan data yang diterima tersebut belum lengkap, untuk itu Kementerian LHK  akan terus melengkapinya.

“Kalau perkiraannya asosiasi rumah sakit itu limbah medisnya itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari,” tutur Siti.

Lebih jauh Siti memaparkan, kapasitas pengolah limbah B3 saat ini mencapai 493 ton per hari. Namun diakuinya, meskipun kapasitas pengolah limbah B3 lebih besar dibandingkan limbah yang dikelola namun penyebarannya tidak merata dan terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi, arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah yang infeksius harus kita selesaikan,” papar Siti.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: setkab.go.id
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: setkab.go.id

Terkait pengelolaan, Menteri LHK menambahkan, pihaknya telah memberikan relaksasi kepada fasyankes untuk dapat mengoperasikan insinerator yang belum berizin.

“Sejak tahun lalu Kementerian LHK memberikan relaksasi. Jadi selain izin dipercepat juga relaksasinya bawa insinerator yang belum punya izin itu diperbolehkan beroperasi dengan syarat bahwa suhunya 800 derajat celcius dan terus diawasi oleh Kementerian LHK,” tutur Siti.

Lebih lanjut diungkap Siti, untuk meningkatkan dan mempercepat ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah medis di seluruh daerah di Tanah Air, Presiden Jokowi juga meminta agar diberikan dukungan fasilitas dan anggaran baik yang berasal dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dana transfer ke daerah, maupun sumber pendanaan lainnya.

“Jadi akan dipercepat sarana untuk penyiapan ini karena pada dasarnya dukungan dari pusat sudah ada dan potensinya juga ada tapi di sisi lain juga Bapak Presiden meminta atau menginstruksikan kepada daerah juga untuk memperhatikan hal ini, dan nanti akan dikoordinasikan,” tutur Siti.

Limbah tidak boleh dibuang ke TPA

Ditegaskan Siti, limbah medis Covid-19 ini tidak boleh dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kementerian LHK juga sudah mengirim surat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperhatikan pengelolaan limbah medis.

“Sejak Maret 2021 saat mulai program vaksinasi dan banyak orang melakukan isolasi mandiri, kami tegaskan kepada Pemda bahwa limbah Covid-19 tidak boleh dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Bisa kena sanksi ya kalau ada limbah medis dibuang ke TPA. Pemda harus berhati-hati. Jangan sampai ada limbah Covid-19 yang dibuang sembarangan apalagi yang tercecer di pinggir jalan,” tutur Siti Nurbaya.

Tumpukan limbah. Foto: National Geographic
Tumpukan limbah. Foto: National Geographic

Untuk penegakkan hukum terkait hal ini, Kementerian LHK telah berkoordinasi dengan Dirjen Penanganan Limbah dan Dirjen Gakkum di Kementerian LHK untuk ditindaklanjuti.

Pemerintah daerah, lanjut Siti juga harus melaporkan data berapa banyak jumlah limbah yang ada. “Laporkan kepada kami supaya terintegrasi agar penanganannya menjadi baik. Terima kasih kepada masyarakat yang melaporkan karena kami pasti segera respon,” kata Siti Nurbaya.

Salah satu kasus yang tengah diinvestigasi oleh Dirjen Gakkum Kementerian LHK adalah temuan limbah medis di sebuah sekolah SMK Negeri di Depok, Jawa Barat. “Ini yang di Depok sedang diinvestigasi ya. Darimana asalnya,” pungkas Siti.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close