Erdogan keberatan Swedia-Finlandia gabung NATO, ini alasannya

- Kamis, 19 Mei 2022 | 18:29 WIB

Hops.ID - Kamis, 18 Mei 2022, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan tegas bahwa sebagai anggota NATO, Turki tidak akan menyetujui langkah NATO yang dapat membahayakan keamanan NATO dan Turki sendiri.

Dalam hal ini, Erdogan mengatakan bahwa Turki perlu melindungi perbatasannya dari serangan teroris. Turki berharap sekutu NATO lainnya mendukung upaya Turki dalam menangkal terorisme.

"Perluasan keanggotaan NATO akan tampak 'masuk akal' hanya jika menghormati kepekaan negara-negara anggota terkait masalah kontra-terorisme," tutur Erdogan, dilansir Hops.ID dari laman Xinhua, Kamis 19 Mei 2022.

Baca Juga: Dalam suasana duka atas pembunuhan wartawan Al Jazeera, warga Palestina peringati Hari Nakba ke-74

Seperti diketahui bahwa sebelumnya Finlandia dan Swedia dinilai secara resmi mendukung PKK (Partai Pekerja Kurdistan dan Unit Pertahanan Rakyat Suriah (YPG) yang dicap Erdogan sebagai "teroris."

Sejak didirikan pada tahun 1979, PKK memang kerap dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa. PKK berusaha untuk mendirikan negara merdeka di ghetto Kurdi di perbatasan Turki dengan Irak, Iran, dan Suriah.

Turki telah berulang kali melintasi perbatasan untuk menyerang PKK di Irak dan Suriah. YPG juga telah aktif di Suriah utara yang beretnis Kurdi sejak pecahnya perang saudara Suriah, dan saat ini menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. Pemerintah Turki menilai bahwa pasukan Kurdi Suriah beririsan dengan PKK Turki.

Baca Juga: China sindir elit politik Amerika Serikat terkait kegagalan tangani pandemi: Harusnya fokus selamatkan nyawa

Baru-baru ini, pihak Turki juga telah berulang kali menekankan bahwa Finlandia dan Swedia harus berhenti mendukung PKK dan YPG jika ingin bergabung dengan NATO. Selain itu, keduanya harus mencabut pembatasan ekspor peralatan pertahanan Turki.

Sebagai informasi, Finlandia dan Swedia baru-baru ini mengajukan bergabung dengan NATO. Menurut regulasi, hal ini mungkin terjadi jika 30 negara anggota resmi setuju untuk menerima anggota baru tersebut.

Halaman:

Editor: Septian Farhan Nurhuda

Sumber: Xinhua

Tags

Artikel Terkait

Terkini