Trending

Mahfud bongkar asal usul ide vaksin berbayar, TNI Polri BIN turun tapi kok kewalahan…

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjelaskan asal usul ide vaksin berbayar. Ide ini lahir dari keterbatsan akses vaksin, TNI Polri bahkan BIN sudah terjun, tapi akses vaksin masih juga terkendala.

Belakangan vaksin berbayar ini dikritik sejumlah besa kelompok masyarakat, dan akhirnya Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar. Nah keputusan Jokowi ini membuat bingung lho, kok polanya kebijakan kalau ramai diprotes, Presiden tinggal batalkan.

Ide awal vaskin berbayar

Vaksinasi Berbayar Ditunda. Foto: Detik
Vaksinasi Berbayar Ditunda. Foto: Detik

Menkopolhukam Mahfud MD merespons keputusan Presiden Jokowi batalkan vaksi berbayar. Menurutnya secara prinsip vaksin itu gratis, tapi kendala di lapangan membuat muncul ide vaksin berbayar.

“Presiden menetapkan, tdk ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis utk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” tulis Mahfud dalam cuitannya, Sabtu 17 Juli 2021.

Kata Mahfud, Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat.

“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” tulisnya.

Mahfud mengungkapkan awal mula vaksin berbayar ini, swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektoe esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah.

“Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tulis Mahfud.

Mahfud mengatakan untuk mengejar target 70 juta tervaksin pada September tahun ini, Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator. Tapi dia meyakini itu tak mudah.

“Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” kata Mahfud.

Nah cuitan Mahfud menjelaskan vaksin Gotong Royong ini, kyai NU Nadirsyah Hosen bingung kok polanya kebijakan kalau ramai diprotes, Presiden akan membatalkannya akhirnya.

“Prof @mohmahfudmd maaf mau tanya: apa memang seperti ini cara bapak Presiden ambil keputusan? Biarkan ide bergulir digodok kementrian berbeda, lempar wacana ke publik, gaduh di publik pro-kontra, terus Presiden baru tampil ambil keputusan. Tak bisakah ada arahan jelas sejak awal?” tanya Gus Nadir.

Dibatalkan Jokowi

Presiden Jokowi. Foto: Antara
Presiden Jokowi. Foto: Antara

Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 16 Juli 2021.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” kata Pramono.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ujar Pramono.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close