Fit

IDI: Vaksin mandiri tak boleh ganggu vaksin gratis, rentan penyelewengan

Pemerintah saat ini masih terus memprioritaskan pemberian vaksin sinovac secara gratis kepada masyarakat yang dituju. Kedepan rencana penerapan vaksin mandiri juga akan dilakukan oleh rumah sakit, yang justru harus diatur penerapannya.

Menurut Ketua Umum IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Daeng M. Faqih dari rencana pemerintah yang akan merealisasikan pemberian vaksin mandiri dengan pengelolaan oleh swasta, harus dipastikan tidak mengganggu program vaksinasi gratis.

Ditegaskan Daeng, seperti dikutip Suara, jika prinsipnya vaksin berbayar tidak boleh mengganggu program vaksin gratis yang dijalankan dan ditetapkan pemerintah saat ini.   

Ilustrasi botol vaksin Covid-19. Foto: WFAA-TV
Ilustrasi botol vaksin gratis Covid-19. Foto: WFAA-TV

“Prinsipnya yang mandiri ini jangan mengganggu yang gratis, sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuota pengadaannya,” kata Daeng dalam diskusi virtual.

Lanjut Daeng diperlukan pula skema program vaksinasasi covid-19 di Indonesia, sehingga satu sama lain tidak mengganggu, terlebih adanya penyalahgunaan vaksin Sinovac sebagai vaksin gratis yang dibagikan pemerintah.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, yakni membedakan merek vaksin untuk program vaksin berbayar atau mandiri. Sehingga vaksin berbayar tidak boleh menggunakan vaksin CoronaVac buatan Sinova Biotech, China.

Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Pexels
Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: Pexels

“Agar terjaga kalau bisa jenis vaksinnya dibedakan, misalnya yang gratis ini Sinovac, maka yang mandiri tidak boleh pakai Sinovac, harus pakai yang lain. Kalau mandiri juga pakai Sinovac ini khawatir ada pengalihan,” ujarnya.

Guna tepat sasaran, pemerintah juga memiliki tugas untuk mengklasifikasikan penerima vaksin antara yang gratis dengan yang mandiri. Jangan sampai nanti ada yang mendapatkan vaksin dua kali atau bahkan tidak dapat sama sekali.

“Supaya distribusinya baik, itu harus ditentukan yang menjadi sasatan gratis itu siapa, yang tidak menjadi sasaran gratis otomatis menjadi mandiri itu siapa, ini perlu dipastikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Daeng mengusulnya para penerima vaksin gratis antara lain masyarakat tidak mampu dilihat dari data BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, dan pelayan publik.

Vaksin Sinovac ditempatkan di ruang steril di Bio Farma
Vaksin Sinovac ditempatkan di ruang steril di Bio Farma. Foto Instagram @biofarmaid

Terkahir, Daeng meminta pemerintah untuk menetapkan standar harga vaksin mandiri dengan harga terjangkau agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Kalau tidak maka yang mandiri khawatir terlalu melambung jauh harganya, saya kira fungsi pemerintah disini,” tuturnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close