Trending

Instruksi Mendagri siap terbit, Gubernur Anies bisa dicopot

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian siap terbitkan instruksi terkait penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah. Instruksi ini dirilis sebagai respons pemerintah atas peristiwa kerumunan massa yang seolah tak mampu dihadapi kepala daerah.

Kata Tito, dalam rapat di Komisi II DPR, Rabu 18 November 2020, instruksi Mendagri tersebut memuat aturan yang memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dicopot dari jabatannya jika diketahui melakukan pelanggaran.

Baca juga: Pemanggilan Anies, skenario Habib Rizieq vs Anies?

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” kata Tito.

Diketahui sebelumnya, ada kepala daerah yakni Gubernur DKI Anies Baswedan yang diperiksa Polisi untuk dimintai klarifikasinya terkait kumpul-kumpul di acara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Bukan cuma Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dijadwalkan bakal diperiksa Jumat besok oleh Polisi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan saat kerumunan massa Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Adapun Tito meminta agar kepala daerah tetap mematuhi peraturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab ketentuan sanksi pemberhentian kepala daerah ini juga setidaknya sudah diatur di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam rapat Covid-19. Foto Instagram @aniesbaswedan

“Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito.

Bisa dipidana

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyatakan pihaknya baru saja menggelar rapat dengan Mendagri terkait instruksi nomor 4 tahun 2020.

Di mana di dalam rapat yang digelar di DPR, termasuk juga dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP itu menyebut jika pelanggaran protokol kesehatan masih tinggi.

“Berikutnya adalah diingatkan kembali oleh Pemerintah, dan disetujui oleh Komisi II, bahwa ada UU yang mengikat dan mendasari, tentang wabah penyakit, ada UU tentang kekarantinaan kesehatan, yang ancamannya adalah kepada setiap orang termasuk para pejabat yang tidak melaksanakan bisa dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun. Dan dendanya Rp100 juta,” kata dia di Apa Kabar Indonesia, disitat Kamis 19 November 2020.

Di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Arif juga punya prosedur yang juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Di mana apabila ada pejabat-pejabat yang tidak mengindahkan kebijakan nasional, terutama merujuk pada UU nomor 4 tahun 2020 –menyangkut penegakan disiplin dan hukum dalam protokol kesehatan– itu bisa diberikan sanksi sesuai dengan UU tersebut.

“Sanksinya mulai peringatan sampai pemberhentian.”

Prosesnya panjang

Apa yang dikatakan Arif turut diamini Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurut dia, memang bisa kepala daerah dicopot dari jabatannya jika tidak patuh pada aturan-aturan yang berlaku, mengacu pada instruksi Mendagri.

Cuma, kata dia, tentu prosesnya yang terbilang panjang, tidak bisa langsung begitu saja diberhentikan.

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam acara Mata Najwa. Foto Instagram @ganjarpranowo

“Bisa, tapi prosesnya panjanglah tidak seperti orde baru yang bisa langsung diberhentikan. Kalau sekarang ini kan ada dua kemungkinan, yakni usulan dari DPRD dulu, melalui interpelasi nanti muaranya ke MA.”

“Nah satu lagi dari Kemendagri, bahwa jika ada penemuan pelanggaran-pelanggaran lalu diajukan. Cuma nanti kembali diprosesnya oleh MA, karena MA yang menentukan apakah ini bersalah atau tidak,” kata dia.

Kalau dinyatakan tidak bersalah, tentu tidak jadi diberhentikan. Hingga artinya, yang menentukan adalah proses itu sendiri. Sejauh ini, kata Trubus, belum ada contoh kasus demikian, diberhentikan karena melanggar protokol kesehatan.

Walau begitu, dia sepakat jika yang berkaitan dengan keselamatan nyawa warga harus diperhatikan. Sebab negara bisa seolah dianggap telah kehilangan wibawa jika banyak kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan, yang berbuntut bisa hilangnya public trust.

“Ketika terjadi ketidakpercayaan dampaknya adalah ke penularan covid itu sendiri yang nanti jadi merajalela. Karena kerumunan itu merupakan salah satu sumber penularan covid yang sangat dahsyat selama ini,” katanya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close