Trending

Istana klaim Omnibus Law enggak bikin murtad justru makin islami

Pernyataan Marissa Haque soal UU Cipta Kerja atau Omnibus Law berpotensi bikin umat Muslim Indonesia murtad jadi sorotan.

Di tengah gelombang protes terhadap Omnibus Law, Marissa Haque tetiba muncul dan memberikan pernyataan keras. Dia berkesimpulan UU tersebut bisa bikin umat Muslim murtad. Pasalnya, peran ulama MUI sebagai pemberi fatwa halal dihilangkan.

Baca juga: Profil cucu Luhut, Faye Simanjuntak: Aktivis HAM yang masuk Forbes

Marissa Haque
Sumber: Instagram Marissa Haque

Omnibus Law bikin murtad dibantah istana

Pernyataan Marissa soal Omnibus Law berpotensi menjadikan umat Muslim murtad dibantah. “Bagi saya sih itu berlebihan ya, kalau sampai 87 persen penduduk Indonesia itu (dimurtadkan). Tidak mungkin terjadi seperti itu,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presien, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dikutip dari Suara.com, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Dia juga menyoal tuduhan kalau permurtadan karena buruh cuma diberi waktu 30 menit untuk ishoma. “Bahwa Hak beribadah itu dijamin secara konstitusi dan telah berjalan dengan baik di seluruh tempat kerja. Pasti Serikat pekerja tidak akan tinggal diam dan bereaksi keras jika terjadi pelanggaran hak beribadah itu,” katanya. 

Tak hanya itu, UU Ciptaker juga dianggap bakal menghilangkan peran MUI sebagai lembaga pemberi lebel halal. Tapi hal itu menurut Ruhaini justru bakal membuat masyarakat lebih mantap keislamannya.

“Undang Undang (Cipta Kerja) itu justru membuat umat Islam itu menjadi lebih Islami karena proses proses sertifikasi halal itu juga dimudahkan oleh pemerintah. Jadi untuk UMKM dan usaha kecil dan menengah itu proses sertifikasi halal-nya itu tidak dipungut biaya,” katanya.

Tetap ada peran MUI

Ruhaini menegaskan kalau otoritas pemberian fatwa untuk produk halal tetap dilakukan MUI. Sementara proses sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kantor MUI. Foto: Suara

“Jadi tetap otoritas pemberian fatwa halal itu ada di MUI badan penyelenggara jaminan produk halal itu memberikan sertifikat yang memang secara legal itu memang harus dilakukan oleh lembaga negara,” ujarnya.

Dia lalu menjelaskan tahapan proses sertifikasi halal. Pertama prosesnya dilakukan oleh auditor halal dari suatu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dapat dibentuk oleh Ormas, perguruan tinggi ataupun kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan.

Lalu, hasilnya dikirim ke MUI pusat atau daerah untuk mendapatkan fatwa halal. Kemudian nantinya fatwa halal dari MUI dikirim ke BPJPH sebagai lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat halal.

“Dari MUI fatwa halal itu dikirim lagi ke BPJPH. Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) mengeluarkan sertifikat. Jadi yang memberikan fatwa halal tetap ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan. Sedangkan yang memberikan sertifikat itu BPJPH dari lembaga negara,” kata dia.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close