Trending

Istana tak kompak, Trubus ungkap menteri-menteri ini lagi adu rivalitas

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut Istana kini seolah tak kompak dengan para menteri hadapi persoalan PPKM Darurat apakah diperpanjang atau tidak. Menurut Trubus, kesimpangsiuran terkait kebijakan ini terjadi lantaran ada rivalitas sejumlah menteri.

Akibatnya, kebijakan presiden terdengar simpang siur, dan nampak menggambarkan Istana tak kompak, karena ada ego sektoral menteri masing-masing.

Muslima Fest

Alhasil, publik dibuat bingung, mana menteri yang mesti didengar di tengah tumpang tindih kebijakan ini.

“Itulah komunikasi politik yang berbeda. Karena ada menteri yang masing-masing memiliki rivalitas antar kementerian. Jadi tidak ada koordinasi yang baik,” kata Trubus, dikutip Apa Kabar Indonesia, Senin 19 Juli 2021.

Trubus bilang, kebijakan semakin dibuat liar karena solah memang dipakai untuk mengetes ombak oleh Istana melalui menterinya untuk melihat seberapa ampuh memantau reaksi publik. Jika mendapat resistensi akan dicabut, jika tidak akan diteruskan.

Kabinet Indonesia Maju. Foto: Suara.
Kabinet Indonesia Maju. Foto: Suara.

Dia mencontohkan kebijakan Istana yang mbalelo dan diucapkan para menteri adalah vaksin berbayar. Belakangan vaksin berbayar diubah usai mendapat reaksi keras dari publik.

“Jadi kalau tidak ada resistensi diteruskan, dan ini kebijakan berulang-ulang. Termasuk soal PPKM Darurat apakah diperpanjang atau tidak. Di mana, perintah satu menteri dan menteri lain berbeda.”

“Makanya komunikasi politiknya berbeda-beda. Karena masing-masing menteri ada rivalitas,” katanya.

Istana tak kompak, harus percaya menteri mana

Trubus lebih jauh juga bilang, saat ini publik dibuat bingung dengan koordinasi Istana dan para menteri yang seakan tak kompak. Sebut saja siapa yang harusnya meleading, dan sebagainya. Yang terjadi justru akhirnya para menteri jalan sendiri-sendiri.

“Sebenarnya kan di dalam UU jelas, Menkes yang leading. Tapi sekarang malah diolah oleh kementerian lain, bukan Kesehatan. Akhirnya jalan sendiri-sendiri dan saling beri informasi berbeda-beda,” katanya.

Pengawasan PPKM di Grobogan
Foto Instagram @kodimpurwodadi

Apalagi, persoalan dan penanganan covid juga kian diperburuk dengan intervensi dan kepentingan bisnis, politik, serta kelompok lain yang seolah ingin dapat untung di tengah masyarakat.

“Dampaknya public distrust. Publik dibingungkan informasi. Apalagi medsos yang liar. Alhasil ada resistensi seperti di Sragen ada kepala daerah tak percaya covid, di Lumajang warga ngamuk soal PPKM, karena informasi yang tak sampai betul ke masyarakat soal bagaimana penanganannya.”

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close