Trending

Iuran BPJS naik bebani rakyat, KSPI tuntut Presiden dan 8 Menteri

Setelah pemerintah secara resmi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sejumlah pihak mengkritisi pemberlakuan baru tersebut. Seperti halnya yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal, ia mengatakan kenaikan tersebut hanya membebankan rakyat.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tentang hak hidup, tempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehetan dengan layak. Menurutnya, kenaikan BPJS ini melanggar hak hidup dalam pasal tersebut yang menyebabkan hak rakyat dalam mendapatkan kesehatan terganggu.

Baca juga: Hasil polling bikinan Wasekjen MUI mengejutkan: Presiden diminta mundur

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur,” Jelasnya, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, dilansir dari Koranperdjoeangan.

Buruh menggelar aksi di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Foto: Antara
Buruh ketika menggelar aksi di kawasan Senayan, Jakarta. Foto: Antara

“Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Negara seharusnya berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” sambungnya.

Dirinya pun menilai bahwa BPJS kesehatan bukan milik Badan Usaha Milik Negara, melainkan sebuah badan hukum milik publik. Oleh sebab itu, pemerintah tak bisa seenaknya begitu saja dalam menaikkan iuran secara sepihak.

Oleh sebab itu, dirinya menegaskan akan menempuh jalur hukum citizen law atau gugatan warga negara terhadap pemerintah. Dirinya pun mengatakan akan menuntut Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, hingga delapan menteri terkait.

Citizen law suit, gugatan warga negara untuk membatalkan kenaikan iuran (BPJS Kesehatan). Kita tuntut Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR dan delapan menteri,” tegasnya.

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan. Foto Dokumen KPCDI

Sebelumnya, pemerintah sempat menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 silam. Namun karena kalah dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA), aturan tersebut dibatalkan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Diketahui lebih lanjut, kebijakan kenaikan iuran BPJS periode ini dipayungi hukum berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 tahun 2020. Mengutip Suara.com, berikut nilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan:

  • Iuran peserta mandiri kelas I dari Rp 80.000 naik menjadi Rp 150.000.
  • Iuran peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 naik menjadi Rp 100.000.
  • Iuran peserta mandiri kelas III dari Rp 25.500 naik menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberikan subside sebesar Rp 16.500, sehingga peserta tetap membayar Rp 25.500.

Selanjutnya pada 2021, iuran peserta kelas III yang harus dibayarkan akan naik menjadi Rp 35.000. Subsidi dari pemerintah turun menjadi Rp 7.000. (CTH)

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close