Trending

BPJS Kesehatan: Iuran naik bentuk komitmen pemerintah pada putusan MA

Presiden Jokowi kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan mengatakan iuran naik bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung,

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000. Dalam beleid tersebut, iuran Kelas I dan Kelas II akan naik pada Juli 2020 sedangkan iuran Kelas III naik mulai 2021.

Muslima Fest

Berkaitan dengan naiknya lagi iuran tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf berdalih iuran naik bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung, yang membatalkan kenaikan iuran sebelumnya.

“Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” kata Iqbal kepada wartawan di Jakarta sebagaimana diberitakan Suara.com, Rabu 13 Mei 2020.

Kantor BPJS Kesehatan Jalan Plumpang
Kantor BPJS Kesehatan. Foto Instagram @siti_romadhoniyah

Baca juga: Ucapan Taufik Hidayat ada banyak ‘tikus’ di Kemenpora disahut KPK

Iqbal menuturkan, aslinya dengan Perpres 75 tahun 2019 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan mampu memastikan pembayaran ke rumah sakit dengan jauh lebih tertib. Dia mengatakan, saat ini kondisi pembyaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit sudah semakin lebih baik dan bagus untuk keuangan rumah sakit.

Perpres 75 tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan bernomor Nomor 7P/HUM/2020 hanya Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakkan besaran uiran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekkerja (mandiri) yang dibatalkan.

Sesuai Perpres Nomor 82 tersebut, besaran iuran yaitu Rp80.000 (Kelas I), Rp51.000 (Kelas II) dan Rp25.500 (Kelas III). Namun kenaikan iuran yang diatur dalam Perpres Nomor 75 tahun 2019 dibatalkan MA. Kenaikan iuran sudah berlangsung sejak Januari 2020 dan dibatalkan MA pada April lalu.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia yang berhasil menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke MA, menyayangkan sikap pemerintah yang telah menerbitkan peraturan tersebut di tengah situasi krisis wabah virus corona di Indonesia.

Kantor BPJS Kesehatan di daerah
Kantor BPJS Kesehatan di daerah. Foto Instagram @savemulyana

KPCDI menyatakan harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran pada segmen kelas III, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Walau nyatanya iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP, tetapi untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000.

Atas tidak puas dengan langkah pemerintah tersebut, KPCDI tak tinggal diam Jokowi naikkan lagi iuran BPJS Kesehatan. KPCDI bakal menggugat lagi ke MA. Drama iuran BPJS Kesehatan bakal tersaji lagi.

“KPCDI akan berencana mengajukan uji materi ke MA kembali atas Perpres tersebut. Dan saat ini KPCDI sedang berdiskusi dengan Tim Pengacara dan menyusun materi gugatan,” ujar Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir dalam keterangan resminya, Rabu 13 Mei 2020.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close