Trending

Jakarta PSBB ketat, Depok longgarkan jam malam, ternyata ini alasannya

Pemerintah Kota Depok melonggarkan jam malam yang telah diberlakukan sejak 31 Agustus. Pelonggaran jam malam ini justru hampir berbarengan dengan pemberlakuan PSBB ketat di Jakarta.

Sekeluarga kena corona, wanita ini bagikan cerita 11 hari di Wisma Atlet

Pembatasan aktivitas pada malam hari mulai dikeluhkan sejumlah pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat. Sebabnya, tak sedikit yang mengalami kerugian hingga akhirnya terpaksa gulung tikar alias bangkrut.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Depok, Sutikno menilai, para pelaku usaha siap mentaati aturan terkait protokol kesehatan namun dengan adanya aturan baru terkait jam malam, hal ini justru kembali melemahkan ekonomi yang perlahan ingin bangkit.

“Pastinya pengaruh, terutama ekonomi ya karena kita cuma dikasih waktu sampai pukul 18.00, itu tanggung sekali. Terlalu cepat ya,” katanya dikutip pada Rabu 16 September 2020.

Sebagai pengurus APPBI sekaligus pengelola salah satu mall di Kota Depok, Sutikno pun mengakui telah banyak aduan dari para pelaku usaha terkait kebijakan tersebut.

“Kita ngerti, kita pasti dukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi bisalah sedikit kasih kami pengertian. Ini masalah ekonomi,” tuturnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris meninjau pusat perbelanjaan di Depok.
Wali Kota Depok Mohammad Idris meninjau pusat perbelanjaan di Depok. Foto: Darmawan

Sutikno berharap, Pemerintah Kota Depok bisa mengadopsi langkah yang dilakukan DKI Jakarta terkait aturan jam malam. “Kita sebenarnya minta diubahlah jam operasionalnya. Misalnya diubah dari jam 12.00 sampai 20.00 WIB. Waktu ekonomi tumbuh kan habis Maghrib,” katanya.

Ia mengaku, sudah mencoba menyampaikan hal itu pada dinas terkait, namun sayangnya belum ada perkembangan. Ia khawatir, jika kebijakan tersebut tetap dipertahankan, maka angka pengangguran di Kota Depok bakal melonjak drastis.

Saat ini saja, menurutnya sudah cukup banyak tenant di mall yang gulung tikar lantaran tak mampu menutupi biaya opersional.

“Kalau kita lihat sudah banyak. Mereka itu sudah nyerah, sudah putus asa dengan kondisi begini.”

Disisi lain, Sutikno meyakini para pelaku usaha siap mendukung program pemerintah terkait pencegahan penularan COVID-19.

“Saya dengar kan tingkat penularan pandemi COVID ini kan meningkat banget di Depok. Kita pasti dukunglah upaya pemerintah, tapi seharusnya kita harus berpikir juga masalah ekonomi karena kan protokol kesehatan kita udah ketat sekali.”

Selain telah mendengar berbagai keluhan, Sutikno juga mengaku pihaknya sudah mendapat bocoran jika para pedagang bakal menggelar aksi demo besar-besaran ke Pemerintah Kota Depok.

“Itu kan hak mereka. Saya sudah dengar tapi saya enggak bisa tahan karena itu masalah perut. Bisa bayangin ribuan orang pekerja yang baru menikmati sekitar dua bulan kerja eh sekarang dicut lagi,” tuturnya.

Depok longgarkan jam malam

Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris pun berjanji, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pembatasan aktivitas pada malam hari.

Dan berdasarkan perencanaan itu, nantinya, kebijakan yang saat ini diterapkan untuk pelaku usaha tutup sampai pukul 18.00, maka akan dimundurkan hingga pukul 20.00. Sedangkan aktivitas warga, yang tadinya hanya dizinkan sampai pukul 20.00, dimundurkan menjadi pukul 21.00.

“Tetapi harus tegas penindakan ketika ada usaha yang lebih dari jam 8 malam. Kita akan buat sanksinya, agar tidak kucing-kucingan lagi,” katanya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris
Wali Kota Depok Mohammad Idris. Foto: Darmawan

Idris mengaku, pihaknya baru mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa dalam kondisi seperti saat ini bisa kita ajukan aturan ke DPRD agar dibuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Perda. Langkah ini dinilai penting untuk melandasi kekuatan sanksi yang diterapkan.

“Sehingga sanksi-sanksi ini bisa sampai pidana. Nanti kita akan lihat kondisi atau survei pertama. Sebab survei di Bogor menurut saya sangat menarik, nanti bisa tanya ke Bogor, kita bisa lakukan di Depok hal yang sama.”

Berdasarkan hasil laporan yang diterima Idris, sebanyak 51 persen warga Kota Bogor masih ragu adanya corona lantaran masalah konspirasi global dan sebagainya.

“Itu kita harus survei apakah memang demikian? Kalau iya, berarti edukasinya harus kita perketat,” jelasnya.

Lebih lanjut Idris menegaskan, pembatasan aktivitas warga berlaku untuk semua pihak, termasuk tim suskes yang saat ini sedang mengikuti konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Timses siapa pun tokoh politik yang kumpul lebih dari jam 9 malam akan kita tindak. Warung-warung akan kita tutup jam 8 malam, baik take away atau langsung.”

Ia menambahkan, kasus COVID yang saat ini terjadi di Depok lebih banyak berasal dari imported case, yaitu perkantoran di Jakarta. Terkait hal itu, Idris menilai perlu pengetatan protokol pegawai yang baru pulang kerja dan itu harus direalisasi segera oleh kampung siaga.

“Pembatasan waktu kerja ini akan dievaluasi, mungkin kita akan rubah jamnya karena memang kita memperhatikan masalah pemulihan ekonomi yang memang kita tidak bisa memberi tambahan DTS yang lebih banyak lagi,” ujarnya.

Menurut Idris, semua itu dilakukan untuk meredam penyebaran COVID-19.

“Kalau bicara rugi semuanya rugi, aparat juga yang paling rugi karena tenaganya, meninggalkan keluarga, segala macam ini sangat rugi. Itu kalau bicara masalah rugi,” katanya.

Terkait hal itu, Idris pun berharap agar semua pihak bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.

“Jadi tolong kita seimbangkan antara perhatian terhadap kesehatan dan kita tidak akan mematikan usaha siapapun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembatasan aktivitas malam hari adalah bagian dari otoritas atau kewenangan daerah. (Darmawan)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close