Trending

Ngaku jadi otak kudeta, Jhoni Allen jabat sekjen Demokrat kubu Moeldoko

Setelah sempat berkelit soal tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat, kini Jhoni Allen Marbun ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Penunjukkan tersebut berdasarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Ya betul (Jhoni ditunjuk menjadi sekretaris jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko),” ujar mantan wakil ketua umum Partai Demokrat, Max Sopacua dilansir Republika Senin 8 Maret 2021.

Meski telah jelas beberapa nama di jajaran kepengurusan, namun Max mengaku

Moeldoko dan Jokowi
Moeldoko dan Jokowi. Foto Instagram @dr_moeldoko

Namun, Max mengaku masih enggan mengungkap susunan kepengurusan lainnya dari Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ia hanya menyampaikan bahwa Moeldoko ditunjuk sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat.

“Moeldoko ketum, Marzuki Ali ketua dewan pembina,” ucap Max.

Sebelum menjabat, Jhoni Allen sempat mengatakan bahwa dirinya merupakan otak dari kudeta partai Demokrat. Hal itu disampaikannya saat mengisi acara debat di tvOne 4 Februari 2021.

Ia menyebut kala itu Moeldoko dan pihaknya hanya bertemu untuk rapat biasa.

“Itu Pak Moeldoko saya yang undang untuk rapat-rapat biasa.. berarti saya otak dari kudeta ini dong?,” ujarnya.

Mahfud MD sebut negara tidak berhak ikut campur

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa negara tidak dapat melarang Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” ucap Mahfud via Twitter atas nama akun @mohmahfudmd, Sabtu 6 Maret 2021.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Abdurahman Wahid alias Gus Dur dan PKB Cak Imin.

Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Gatra.
Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Gatra.

Saat itu, Presiden Indonesia dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan SBY tak melakukan pelarangan ketika terjadi dualisme kepengurusan PKB.

“Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” tutur Mahfud.

Dikatakannya, sikap yang sama juga dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gus Dur pada 2003.

“Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003),” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) diansir laman Suara Senin 8 Maret 2021.

KLB Partai Demokrat di Sumut kata Moeldoko, bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum, pemerintah akan turun tangan.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” jelas Mahfud.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close