Trending

Jokowi diseret jadi pelicin Formula E Jakarta, Ketua DPRD angkat bicara kuliti penyidikan KPK

Presiden Joko Widodo alias Jokowi seakan jadi ‘pelicin’ lantaran namanya sempat dicatut dalam ajang Formula E yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang menyebut Presiden Jokowi yang bakal memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik tersebut.

Gubernur Aneies Baswedan dan balapan Formula E. Foto: antara
Gubernur Aneies Baswedan dan balapan Formula E. Foto: antara

Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan agar pihak penyelenggara Formula E tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi.

Terlebih nama Jokowi seakan diikut sertakan guna memuluskan ajang Formula E bertajuk Jakarta E-Prix 2022 tersebut.

“Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden,” ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, dikuti Hops.id dari Tribun pada Kamis, 25 November 2021.

Pihaknya pun menganggap, menggunakan nama Jokowi itu sebagai tindakan yang tidak dibenarkan. Apalagi pelaksanaan Formula E sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lambang KPK. Foto: Antaranews
Lambang KPK. Foto: Antaranews

Prasetio menegaskan sebagai ketua DPRD DKI, dia tetap mendukung KPK untuk melanjutkan penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Dia meyakini KPK memiliki bukti permulaan yang kuat sehingga memproses laporan terkait Formula E.

“Karena sudah ratusan miliar rupiah uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus obyektiflah dalam persoalan ini,” kata Prasetio.

Lebih lanjut Prasetio memastikan, upaya KPK dalam penyelidikan kasus Formula E sejalan dengan usulan interpelasi yang diajukan 33 anggota DPRD DKI.

“Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E, ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik,” imbuhnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close