Trending

Kapolri baru harus muslim? Sahroni: Polri bukan lembaga dakwah

Tak lama lagi jabatan Kapolri bakal ditempati orang baru. Namun belakangan muncul narasi jika calon Kapolri baru harus muslim dan beragama Islam. Lantas, benarkah dan apakah tertuang dalam UU?

Sebelum masuk ke sana, ada baiknya mengetahui pengantar singkat soal Kapolri Jenderal Idham Azis yang bakal memasuki pensiun Januari mendatang. Setidaknya, akan ada sejumlah perwira tinggi Polri yang berpeluang menduduki jabatan Kapolri di 2021.

Baca juga: Efek Habib Rizieq, bursa calon Kapolri jadi rebutan 4 geng, poros Solo digusur

Dari data yang dirangkum Hops, Selasa 24 November 2020, ada belasan pati Polri yang punya peluang gantikan Idham Azis.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto.

Kemudian Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Wakil Kepala BSSN Komjen Dharma Pongrekun, Ketua KPK Firli Bahuri, Sekretaris Utama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, serta Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto.

Ilustrasi pendidikan perwira Polisi
Ilustrasi pendidikan perwira PolisiFoto: antara

Sementara di jajaran polisi berpangkat irjen, dikabarkan terdapat tiga nama yaitu Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Barat Ahmad Dofiri.

Akan tetapi, tiga pati Polri berpangkat irjen ini harus naik pangkat menjadi komjen lebih dahulu untuk bisa bersaing dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham.

Kapolri harus muslim?

Sementara itu terkait narasi jika Kapolri harus muslim, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara. Menurut dia, narasi itu tentu tidak elok. Sebab Kapolri tak memandang suku, dan ras, termasuk apakah dia muslim atau nonmuslim.

Hal ini dikatakan Sahroni disitat CNN, Selasa 24 November 2020. Kata dia, Polri adalah lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Bukan lembaga dakwah, sehingga tidak penting dari agama apa dia berdiri.

“Polri bukan lembaga dakwah, Polri adalah instrumennya negara untuk kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Jadi, menurut saya, enggak masalah selama kapabilitasnya bagus,” kata Sahroni.

Ilustrasi Polisi. Foto: Dok Gelora.
Ilustrasi Polisi. Foto: Dok Gelora.

Pernyataan Sahroni ini rupanya sejalan dengan syarat Kapolri sebagaimana diatur di dalam Undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Pasal 11 regulasi itu menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI. Di pasal yang terdiri dari delapan ayat itu pun tidak mensyaratkan agama yang harus dianut oleh seorang calon Kapolri.

Pasal 11 ayat (6) hanya menyatakan bahwa calon Kapolri adalah Pati Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close