Trending

Kopassus tak lagi masuk 20 besar, pakar militer sentil Jokowi ke mana?

Sebuah catatan miris disampaikan analis pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie. Kata dia, saat ini Kopassus tak lagi masuk dalam 20 besar pasukan khusus paling mengerikan di dunia.

Hal itu dia sampaikan dalam kesempatan menjadi salah seorang narasumber Indonesia Lawyers Club (ILC), tvOne, Selasa malam, 1 September 2020.

Muslima Fest

Baca juga: Eks Danpuspom: TNI banyak tantangan, Polri banyak tentengan

“Kopassus itu semua dunia tahu bagaimana powerfull-nya mereka. Tapi kalau Pak Karni dan pemirsa lihat, (coba) Google saja, pasukan dunia yang paling mantab. Dari 20 besar, Kopassus enggak masuk lagi,” kata Connie seperti disitat Hops, Rabu 2 September 2020.

Pakar militer kemudian mempertanyakan mengapa hal demikian bisa terjadi. Salah satunya medan untuk mengasah kemampuan atau tempat latihan yang tidak ada. Miris.

Pasukan elite Kopassus. Foto: Suara.
Pasukan elite Kopassus. Foto: Suara.

Ia juga mengungkit Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sempat menuai kritik.

Connie menambahkan, TNI selama ini selalu mengalami keterbatasan tempat untuk latihan.

Lalu, apa yang salah dengan hal ini. “Jadi pertanyaannya adalah, kalau Jenderal Sudirman menyatakan kita harus mempertahankan rumah dan pekarangan sendiri, kalau untuk latihan seperti yang disampaikan Sutiyoso tadi sudah tidak bisa, itu bagaimana.”

Singgung pemerintah

Connie kemudian menyambut pernyataan Sutiyoso yang menyebut Kopassus tak punya ‘tempat’ usai dididik dan dilatih sedemikian keras. Demikian halnya dengan peran TNI yang seakan terbatas, berbeda dengan Polri.

Kata dia, hal ini lantaran negara tak pernah merubah konsep pertahanannya. “Ketika (Presiden) Jokowi pada 2014 lalu menyatakan negara ini menjadi poros maritim dunia, saya menulis di mana-mana.”

“Harusnya kalau begitu TNI menghadap keluar, dipersiapkan keluar musuhnya, jelas. Ini kan enggak.”

“Jadi waktu Undang-undang Pertahanan Keamanan 6 dan 7 keluar, membagi hitam putihnya TNI-Polri, seolah-oleh keamanan dalam negeri itu Polri, keluar TNI, nah TNI ini enggak boleh keluar. Itu yang masalah. Makanya saya langsung ke masalah saja. Itu masalah, satu,” kata dia tegas.

Apel TNI
Apel TNI. Foto Instagram @puspentni

Masalah kedua, dia juga menyinggung peran TNI termasuk pasukan elite-nya pun, seperti Kopassus yang seakan tak punya tempat untuk mengambil peran.

“Saya bisa bilang contoh begini, Amerika itu disebar pasukannya ke 80 negara. 65 (persen) menghandle terorisme di seluruh negara. Kita, tentara mau menghandle di dalam negeri saja, susahnya setengah mati. Nah Perpres untuk menggerakkan tentara untuk hal itu saja tertunda dua tahun.”

Susah gerak

Adapun persoalan insiden penyerangan Ciracas, Connie tidak mau menyalahkah pihak Polisi dan TNI. Melainkan, ke mana posisi dan sikap pemerintah Indonesia.

Sebab dia mengatakan sangat permisif, apabila semua undang-undang yang diperlukan TNI untuk bergerak tak pernah dibereskan.

“Dan saya cek ke DPR, di sini ada Pak (TB) Hasanudin, katanya belum diterima malah oleh Komisi I. Itu lebih aneh lagi. Dua tahun, proses itu,” katanya.

“Jadi negara ini aneh, bicara perang proxy, bicara perang modern, bicara perang apapun namanya itu, ngurusi undang-undang atau sebuah aturan, agar tentaranya bisa digerakkan saja, itu enggak bisa disiapkan,” ketusnya.

Sejauh ini Connie sendiri mengaku heran dengan pendikotomian antara TNI dan Polri. Sebab dia menilai tidak hanya soal kesejahteraan. Tetapi juga soal peran.

TNI Polri
TNI Polri. Foto Instagram @puspentni

Sebagai contoh, mengapa hingga kini TNI di bawah kementerian, sementara Polri tidak. Ini tentu akan menimbulkan kecemburuan.

“Ini polisi sebenarnya apa yah, keamanan yang besar kah? low enforcement kah? karena banyak orang jadi bingung, dan kalau memang jadi polisi, kenapa dia enggak di bawah kementerian, saya sampai hari ini masih enggak ngerti,” kata dia.

“Itu kan bertahun-tahun, dari tahun 1998, kita tidak bisa menjawab persoalan itu. Apa yang salah sama pemerintah ini? Hal sesederhana itu enggak bisa diselesaikan.”

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close