Trending

KPU usul Pemilu 2024 lebih dipercepat, lho kenapa?

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti bisa dipercepat lantaran berbagai pertimbangan.

Usulan tersebut diungkapkan pihaknya dalam rapat yang digelar bersama Komisi II DPR. Ilham pun membeberkan beberapa alasan yang jadi pertimbangan bahwa Pemilu 2024 dipercepat dan digelar pada bulan Februari atau Maret 2024.

Sedangkan, pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar pada November 2024.

Pihaknya khawatir apabila Pemilu tetap dilaksanakan pada bulan April 2024 misalnya, bakal berbenturan dengan proses Pemilu, di antaranya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK).

“Di komisi II DPR RI sudah kami sampaikan, pertimbangannya tentu salah satunya paling penting adalah agar kemudian nanti proses Pemilu 2024 tidak menggangu proses pencalonan Pilkada, karena ketika bulan April misalnya, saat selesai Pemilu masih ada lagi PPHU,” kata Ilham saat ditemui di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 Maret 2021.

“Nah dari PHPU itu, kita khawatir nanti kemudian MK memutuskan untuk di PSU, sehingga hasil dari Pemilu itu tidak bisa menjamin proses pencalonan Pilkada yang menunggu kursi dari partai politik,” lanjutnya.

Ilham menjelaskan, selain merombak waktu Pemilu 2024 yang dipercepat, dia juga mengusulkan agar waktu pelaksanaannya diperpanjang.

Parpol Pemilu 2019
Parpol Pemilu 2019. Foto KPU Banjar Baru

“Jadi itu yang KPU pertimbangkan untuk kemudian kami bisa mengusulkan Pemilu dipercepat dan juga waktu pelaksanaannya diperpanjang,” ujarnya.

Seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang (UU), pelaksanaan pemilu diadakan paling lambat 20 bulan. Kemudian KPU mengusulkan agar diperpanjang jadi 30 bulan.

“Kalau di UU kan paling lambat 20 bulan, nah kita mungkin bisa mengusulkannya jadi 30 bulan,”

Kendati begitu, pihaknya memastikan usulan ini masih sekadar rancangan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Komisi II DPR RI sendiri masih meminta KPU untuk membuat tahapannya secara terperinci sehingga nantinya bisa dikomunikasikan kepada lembaga pemerintah yang terkait.

“Tapi sekali lagi, ini masih rancangan yang masih kita perbaiki secara terperinci. Karena (dalam rapat) kemarin, Komisi II DPR RI masih meminta kita untuk membuat tahapan secara detail dan kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Vaksin pegawai KPU

Sementara itu, Ilham Saputra menegaskan bahwa ribuan pegawai KPU siap menerima program vaksinasi dari pemerintah. Program vaksinasi di lembaga KPU sendiri berlangsung selama dua hari, yakni pada 17 hingga 18 Maret 2021.

Dengan adanya program vaksinasi ini, pihaknya mengaku bisa bernapas lega. Mengingat KPU bakal disibukkan dengan perhelatan pesta demokrasi jelang Pemilu 2024 mendatang.

“Tentu ini agak melegakan kami, karena tahapan Pemilu sudah akan dimulai. Tentu kita segera akan berinteraksi lagi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota untuk menyiapkan segala sesuatunya,” kata Ilham usai menerima vaksinasi di Gedung KPU RI.

Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra saat divaksin. Foto: Hops.id/Yosafat.
Pelaksana tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra saat divaksin. Foto: Hops.id/Yosafat.

“Kami bersyukur bahwa hari ini, kita (KPU) bekerjasama dengen Kementerian Kesehatan sudah berproses melakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19,” sambungnya.

Oleh sebab itu, kata Ilham, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan memastikan bahwa pegawai KPU sudah divaksin.

Dengan demikian nantinya pihak KPU pusat bakal siap berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Tentu kami menyambut baik hal ini karena KPU termasuk insitusi negara penyelenggara pemilu yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Di KPU RI apalagi kita juga harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi, KPU kabupaten kota sehingga penting untuk kami, meminta kepada Kemenkes agar proses vaksinasi bisa berjalan di KPU,” ujar Ilham.

Ilham juga memaparkan terkait target jumlah pegawai KPU yang bakal menerima vaksinasi. Menurut data yang diterima KPU dari Kemenkes, sebanyak 1.057 pegawainya bakal disuntik vaksin Sinovac.

“Tadi Kemenkes sudah menyatakan ada 1.057 pegawai, termasuk KPU DKI. Mungkin nanti diatur waktunya kapan, angka tersebut dibagi dua sebagaimana yang diatur oleh Kemenkes,” jelasnya

Lebih lanjut dia berharap, kedepannya agar para pegawai di KPU bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa terinfeksi Virus Corona.

“Kami tentu berharap agar kemudian tidak ada lagi kejadian atau petugas dan staf kami di KPU terkena lagi dampak virus COVID-19 ini,” tutupnya.

Laporan: Yosafat Diva Bayu Wisesa

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close