Trending

Lagi, wilayah RI di Laut China Selatan dicaplok China

Laut China Selatan menjadi salah satu kawasan rawan konflik di dunia. Sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara, termasuk Indonesia tak kunjung selesai.

Isu sengketa wilayah perairan ini berulang kali mencuat lantaran China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982. China mengklaim hanya nine dash line yang berlaku.

Baca juga: 7 Negara dengan utang terbanyak ke China, Indonesia masuk?

Menanggapi isu tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengambil langkah tegas, dengan mendaftarkan ulang kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kawasan ZEE yang terletak di perairan Natura Utara itu diklaim China sebagai miliknya karena masuk ke dalam sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang diakui China.

Klaim Nine Dash Line China
Klaim Nine Dash Line China. Foto: FPCI UPNVJ

Menurut Retno, dikutip Suara, Jumat 12 Juni, 2020, situasi saat ini tidak mudah, karena China mengerahkan kapal-kapalnya ke wilayah perairan yang seharusnya menjadi hak bagi beberapa negara-negara Asean.

“Dan kalau dilihat, posisi Indonesia, konsisten untuk Laut China Selatan denhan kunci penghormatan dengan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.

Maka dari itu, Retno Indonesia mengambil langkah dengan mendaftarkan kembali haknya ke PBB untuk menepis klaim China atas perairan Natuna Utara tersebut.

“Posisi ini terus diulang, oleh karena itu pada 26 Mei lalu Indonesia meregister, mendaftarkan kembali posisi terhadap klaim China mengenai nine dash line ke PBB,” kata Retno.

DPR apresiasi

Ketegasan pemerintah dalam menolak klaim sepihak China atas nine dash line diapresiasi oleh DPR RI.

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin juga mengatakan pemerintah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena ketetapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS sudah diakui dunia internasional.

“Jangan sampai pemerintah Indonesia sampai membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI,” kata Aziz seperti dikutip Antara.

Aziz menegaskan, Indonesia berhak mengeksloitasi kawasan ZEE sesuai dengan pasal 4 UU No. 5 tahun 1983.

Angkatan Laut perang China berlatih. Foto: AP
Angkatan Laut perang China berlatih. Foto: AP

Ia menambahkan negara lain juga boleh mengeksplorasi ZEE Indonesia, asal dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan pemerintah RI.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag Belanda, pada 12 Juli 2016, terkait Laut China Selatan menolak klaim sepihak dari pemerintah China atas keberadaan nine dash line.

Aziz mengatakan Indonesia berharap persoalan sengketa di Laut China Selatan dapat segera terselesaikan melalui kerjasama internasional.

“Indonesia menjunjung tinggi aspek kebebasan navigasi yang kemanan nasional norma internasional. Indonesia berharap persoalan Laut China Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrument kerjasama internasional sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah tersebut,” kata Aziz. (hsp)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close