Trending

Gara-gara ini, Jokowi de facto jadikan Luhut perdana menteri

Penugasan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan untuk menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi menjadi perbincangan. Penunjukan Jokowi itu artinya Luhut jadi perdana menteri, ada yang menilai begitu lho.

Dari temuan Koran Tempo di lapangan, Presiden Jokowi menunjuk Luhut untuk menurunkan angka Covid-19 karena Menteri Kesehatan Terawan tak kompeten menjalankan tugas.

Baca juga: Ngeri, BIN Sebut pasukan bersenjata yang dimiliki setara TNI

Presiden menganggap sektor kesehatan gagal mengendalikan wabah Covid-19. Nah penujukan Luhut ini dikomentar oleh politikus Partai Demokrat, Benny K Harman.

Luhut jadi perdana menteri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Instagram @luhut_pandjaitan

Dalam cuitannya di akun Twitternya, Benny bertanya apa benar informasi Jokowi tunjuk Luhut turunkan angka Covid-19 karena Menteri Kesehatan gagal.

Baca juga: Ahok saran bubarkan BUMN, lihat jabatan komisaris banyak titipan

Kalau pun betul, tulis Benny, maka artinya Jokowi telah menunjuk Luhut seperti Perdana Menteri.

“Apa betul sumber Tempo ini? Kalo betul, maka secara de facto Pak Jokowi telah tunjuk Pak LBP menjadi semacam Perdana Menteri/Prime Minister. Untuk atasi keadaan,” tulis Benny dikutip kamis 17 September 2020.

Benny melanjutkan, apakah dengan menunjuk Luhut seperti Perdana Menteri itu melanggar konstitusi? Menurut Benny dalam situasi krisis pandemi saat ini, apapun bisa dilakukan dengan tujuan rakyat selamat dari Covid-19.

“Melanggar konstitusi? Demi rakyat, demi keselamatan rakyat, apa saja bisa dilakukan. Rakyat sehat, NKRI ok. Liberte!” tulis Benny.

Luhut diberi 3 target

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Foto Instagram @luhut.pandjaitan

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia.

Baca juga: Walau ditusuk, Syekh Ali Jaber minta jemaah hentikan gebuki pelaku

Selain Luhut, Jokowi juga menunjuk serta Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Jokowi memberi target Luhut dan Doni harus bisa menurunkan jumlah kasus dalam waktu dua pekan.

Kesembilan provinsi tersebut, adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

“Kami ingin menyampaikan tentang target pengendalian Covid-19 di 8 provinsi ditambah satu provinsi. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves dan Kepala BNPB untuk dapat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan agar dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden Jakarta, Selasa lalu.

Wiku menyatakan ada tiga target yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut.

“Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian, kedua peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian,” ujar Wiku dikutip Antara.

Ketiga target itu diminta untuk dapat dicapai dalam waktu 2 pekan ke depan. “Akan ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat,” ungkap Wiku.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close