Trending

Ditugasi Jokowi, Luhut soroti manipulasi angka dan penghambat pasien Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia. Nah Luhut soroti manipulasi angka dan penghambat pasien Covid-19 sembuh.

Selain Luhut, Jokowi juga menunjuk serta Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Jokowi memberi target Luhut dan Doni harus bisa menurunkan jumlah kasus dalam waktu dua pekan.

Baca juga: Insiden penusukan Syekh Ali Jaber, ulama banjir tawaran pengawalan

Luhut langsung sigap berkoordinasi bersama Pemprov DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur lewat Rakor Lanjutan pada Selasa 15 September 2020. Siasatnya menurunkan angka Covid-19 di daerah tersebut yakni memerintahkan Pangdam dan Kapolda serta TNI Polri membantu para gubernur dan kepala daerah.

Jangan ada manipulasi angka

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Foto: Antara

Selain itu, Luhut Pandjaitan memerintahkan Pangdam dan Kapolda mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan, tingkat kematian.

“Karena setelah saya teliti, ada banyak kasus OTG yang masih berada di rumah sakit. Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat,” ujar dia di postingan akun media sosialnya dikutip Rabu 16 September 2020.

Baca juga: Ahok saran bubarkan BUMN, lihat jabatan komisaris banyak titipan

Luhut meminta sinkronisasi data antara Kemenkes dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah harus diselesaikan, sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan.

Kaji PSBB secara ketat

Stasiun KRL Bogor.
Penumpang KRL antre di Stasiun Bogor, Senin 8 Juni 2020.

Pensiunan TNI itu meminta pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yang terus bertambah.

“Untuk itu saya minta kepada masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat, sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu,” kata dia.

Protokol kesehatan kewajiban

Persiapan normal baru di Depok. Foto: Antara
Persiapan normal baru di Depok. Foto: Antara

Mantan Menkopolhukam itu menegaskan untuk menekan angka kasus Covid-19, protokol kesehatan perlu dipahami bukan lagi imbauan namun saat ini adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan.

Baca juga: Blak-blakan, pakar ini beberkan manfaat ganja di persidangan

Karena menurutnya, dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bersatu untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain, kita bisa membantu ibu pertiwi untuk pulih dari pandemi.

“Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan,” kata dia.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close