Trending

Luhut patahkan aturan Terawan dan Anies: ‘PSBB jadi enggak jelas’

Baru-baru ini Menhub ad interim Luhut Binsar Pandjaitan merilis Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Permenhub itu dinilai tak berbanding lurus dengan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam Permenhub Luhut, disebutkan kalau sepeda motor atau ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang dengan syarat memenuhi protokol kesehatan.

Baca Juga: China mulai panik lagi, kasus coronanya naik drastis tembus segini

Menkes Terawan
Menkes Terawan Photo: Instagram Kemenkes.

Padahal aturan ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dirilis Menteri Terawan, yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan dirilis lebih dulu pada 7 April 2020.

Di mana Permenkes dan Pergub DKI dengan tegas hanya membolehkan ojek online membawa barang, bukan orang.

Terkait hal ini, Peneliti Pusat Kajian kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi mengatakan, Permenhub yang diteken Luhut seolah menegaskan sikap pemerintah menangani pencegahan Covid-19 tidak jelas.

“Permenhub ini memukul mundur semangat sejumlah pihak dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Ferdian dalam keterangannya, disitat RMOL, Senin 14 April 2020.

Bukan cuma menabrak Permenkes Terawan, kata Ferdinand, Permenhub Luhut pun seolah menabrak Peraturan Gubernur DKI 33/2020 sebagai dasar PSBB di DKI Jakarta.

Dia lalu khawatir dengan adanya Permenhub tersebut akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius dalam upaya penanganan wabah Covid-19 di Tanah Air.

Ilustrasi ojek online
Ilustrasi ojek online. Photo: Instagram @grabid

“Dampak dari Permenhub ini akan menjadikan masalah serius baik secara teknis perundang-undangan, maupun teknis pelaksanaan PSBB,” pungkasnya.

Senada, disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie. Dia menilai kebijakan Luhut soal Permenhub terbaru justru membuat bingung dan enggak jelas, serta tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sebab PSBB sendiri sudah tertera jelas dalam Permenkes yang diteken Terawan.

Tentu saja, aturan baru dari Luhut, kata dia, seolah-olah tak mempedulikan anjuran soal physical distancing dan social distancing. Dia menganggap, tak bisa Luhut mengambil kebijakan demikian cuma karena ingin memastikan semua transportasi baik di darat, laut, maupun udara tetap berjalan selama PSBB.

“Saya minta pemerintah harus satu bahasa dan satu kata dalam persoalan ini. Kondisi kita sedang darurat, jangan membuat tambah galau masyarakat di bawah,” kata Syarief, dalam sebuah keterangan.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close