Trending

Mengapa Mahkamah Konstitusi tak dipercaya?

Belakangan ini pemerintah mengarahkan masyarakat yang menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, aktivis dan masyarakat sipil tak mau ikut ‘jebakan’ pemerintah langsung ke MK. Mengapa Mahkamah Konstitusi tak dipercaya?

Masyarakat sipil dan akademisi lebih memilik terus turun jalan demonstrasi untuk menolak Omnibus Law. Malahan belakangan ini sejumlah akademisi dan aktivis demokrasi menyerukan pembangkangan sipil sebagai penolakan atas Omnibus Law.

Muslima Fest

Baca juga: Jadi target Banser, Gus Nur heran kok dirinya banyak didukung warga NU

Menolak untuk langsung ke MK, aktivis dan masyarakat sipil membantah tak percaya pada lembaga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Ternyata ada beberapa variabel yang membuat masyarakat emoh gugat Omnibus Law ke MK. Mengapa Mahkamah Konstitusi tak dipercaya?

Maahkamah Konstitusi tak dipercaya

Demonstran tolak Omnibus Law
Demonstran tolak Omnibus Law. Foto: Antara.

Ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti mengatakan masyarakat sipil emoh gugat Omnibus Law ke MK karena reka jejak lembaga ini tak memuaskan dalam perkara uji formil.

Bivitri mengkritik hasil uji formil MK atas undang-undang sangat buruk.

“Dari 44 undang-undang yang diuji formil, belum pernah ada yang dibatalkan. Maka publik melihat ini ada jalan buntu,” ujar Bivitri dalam program ROSI Kompas TV dikutip Jumat 23 Oktober 2020.

Senada dengan Bivitri, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Anton Septian merasa proses uji formil atas undang-undang di MK sangat lama. Belum lagi uji formil selama ini belum pernah ada undang-undang yang dibatalkan.

“Ingat uji formil UU KPK (sejak tahun lalu) sampai sekarang putusannya nggak keluar. Bukan berarti tak miliki distrust, tapi rekam jejak MK dalam pengujian itu butuh waktu. Padahal ini (uji UU) kan mendesak,” kata Anton.

Omnibus Law jor-joran

Haris Azhar. Foto: Instagram Haris.
Haris Azhar. Foto: Instagram Haris.

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan wajar publik jengkel dengan arahan pemerintah yang cepat-cepat meminta masyarakat untuk gugat ke MK.

Melihat respons pemerintah untuk gugat ke MK, Haris melihat ini ada yang tak beres.

“Omnibus ini jor-joran menutup partisipasi, kelihatan ada agenda besar. Selanjutnya, desakan (publik) muncul hanya direspons frasa yang simplifistis ‘bawa aja ke MK’. Ini pernyataan sudah dikalkulasikan,” ujarnya.

Selain itu, Haris melihat independensi hakim MK bisa dipertanyakan. Sebab secara komposisi hakim MK, sebagian dipilih oleh DPR, sepertiganya dipilih Presiden, dan sisanya dari unsur Mahkamah Agung.

“Kesangsian pada MK kenapa uji formil selalu ditolak. Pemilihan hakim dari DPR, Presiden. Diamankan sudah itu?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly emosi dan kesal dengan seruan pembangkangan sipil untuk tolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Saling kesalnya, Yasonna sampai menilai seolah-olah seperti mau kiamat saja dengan adanya UU Omnibus Law.

Yasonna berpandangan ajakan pembangkangan sipil adalah provokasi dan politik untuk tidak percaya pada pemerintah. Pembangkangan sipil bisa menjadi masalah sebab tidak semua bisa paham dengan konsepnya. Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan.

Baca juga: Jadi target Banser, Gus Nur heran kok dirinya banyak didukung warga NU

Pembangkangan sipil sangat mengerikan

Demonstrans Surabaya
Demonstrans Surabaya Foto: Suara

Dia mengajak para aktivis dan akademisi yang menyerukan pembangkangan sipil, agar mengikuti jalur atau saluran formal konstitusional kalau tidak puas dengan atas undang-undang. Yasonna meminta mereka untuk ke Mahkamah Konstitusi saja.

“Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, nggak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taat lah. 
Mekanisme yang kita pakai yang konstitusional saja,” ujarnya dalam bincang ROSI Kompas TV dikutip Jumat 23 Oktober 2020.

Yasonna menceramahi para aktivis dan akademisi yang mendorong pembangkangan sipil, untuk melihat dong aturan tata negara. Jika ngga percaya pada MK artinya mereka sedang membangun distrust pada seluruh lembaga negara.

“Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil,” katanya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close