Trending

Mendikbud Gabung Pelajaran Agama Islam dan PKN, dicurigai UU HIP?

Asosiasi Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta klarifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Mendikbud soal beredarnya rencana yang membahas kemungkinan penggabungan mata pelajaran PAI dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Dilansir Antara, Jika upaya penggabungan PKN dan PAI menjadi satu mata pelajaran, Mahnan menyatakan AGPAII menolak kebijakan Mendikbud itu karena akan menimbulkan persoalan besar.

Baca juga: Analisis di balik RUU HIP: Pemerintah dan oposisi defisit ide

“Kami meminta penjelasan atau tabayun kepada Kemdikbud terkait beredarnya power point yang ditulis rahasia terkait penyederhanaan PAI dan PKN,” kata Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi kepada wartawan di Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.

Mata pelajaran PAI dan PKN
Mata pelajaran PAI dan PKN Photo: Istimewa.

Untuk PKN yang materinya berisi Pancasila, kata dia, juga sebaiknya tidak direduksi melalui penggabungan dengan PAI.

“Strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam mapel PAI atau mapel lainnya,” katanya.

Pancasila, kata dia, adalah sebuah sumber hukum, filsafat dan nilai yang tidak akan kering digali.

“Pancasila harusnya jadi mapel sendiri sebagai strategi penguatan ideologi Pancasila,” katanya.

Siswa siswi Sekolah Dasar
Siswa siswi Sekolah Dasar. Foto Instagram @sd_paskalis_1

Kecurigaan terkait dengan RUU HIP

Keresahan akan penggabungan mata pelajaran PKN dan PAI ini dikhawatirkan karena terkait dengan isu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

RUU HIP sendiri merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.

Lebih lanjut, kebijakan itu dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia. Terkait fungsinya, RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Dengan demikian, RUU HIP tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur.

Namun bagi banyak pihak, RUU HIP dinilai meresahkan karena rencananya akan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila.

Bahkan sejumlah pihak menduga, keberadaan RUU HIP tak lain ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama secara terselubung. Lalu beredar juga isu dengan melumpuhkan nilai Pancasila, maka berpotensi membangkitkan komunisme.

Menanggapi hal serupa, lembaga dan organisasi bernapaskan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, hingga PP Muhammadiyah menolak keras adanya RUU HIP.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close