Trending

Mengejutkan! Ratusan PNS, TNI Polri terima Bansos

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur lho. BPK menemukan ratusan PNS, aparat Polri dan TNI terima bansos lho sobat Hopers!

Temuan itu merupakan bagian dari ribuan paket Bansos yang tidak tepat sasaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan belanja penanganan Covid-19 tahun 2020.

Bukan cuma itu saja penyelewengan distribusi Bansos-nya lho. BPK menemukan pula 3.783 nomor induk kependudukan (NIK) penerima Bansos Covid-19 ternyata sudah meninggal dunia.

Baca Lainnya

  • Cukup mengejutkan

    bantuan sosial covid-19 dari pemerintah
    Bantuan sosial covid-19 yang diberikan pemerintah kepada rakyat Foto: antara

    Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga sudah diterima oleh DPRD Kabupaten Jember, dan BPK menyimpulkan penyaluran bansos dalam rangka penangangan COVID-19 di kabupaten setempat tidak didukung pendataan memadai, serta belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.

    “Kami sudah menerima laporan BPK tersebut sebanyak 307 halaman dan hasilnya cukup mengejutkan,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim di Jember, Minggu 3 Januari 2021 dikutip Antara.

    Menurutnya, kesimpulan BPK menyebutkan Pemkab Jember tidak melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan penanganan Covid-19 tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dalam semual hal yang material.

    Penyaluran bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di Jember tidak didukung pendataan dan bukti pertanggungjawaban, sehingga penerima bantuan manfaat belanja tidak terduga Covid-19 yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati tidak seluruhnya valid.

    PNS, TNI dan Polri terima Bansos

    Polri dan TNI ketika Peringatan HUT Bhayangkara ke-73. Foto: Antara
    Polri dan TNI ketika Peringatan HUT Bhayangkara ke-73. Foto: Antara

    Dari temuan BPK itu, rinciannya ada penerima Bansos yang tidak valid dan ratusan PNS serta puluhan anggota TNI Polri yang menerima Bansos.

    “Dari laporan BPK tercatat sebanyak 3.783 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos COVID-19 tercatat dengan status telah meninggal dunia pada data kependudukan,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, BPK juga menemukan sebanyak 1.670 pemilik KTP telah pindah ke luar Jember pada tahun 2011 hingga 2019, kemudian 326 NIK dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS).

    Bantuan tidak tepat sasaran juga ditemukan sebanyak 91 NIK dengan pekerjaan anggota TNI dan sebanyak 20 NIK dengan pekerjaan Polri.

    Ia menjelaskan ribuan pemilik NIK tersebut masuk dalam penerima bansos sebanyak 228.541 orang untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

    “Hasil temuan BPK itu merupakan indikasi kinerja Satgas Penanganan COVID-19 Jember sangat buruk, bahkan diduga menunjukkan terjadinya penyimpangan karena bantuan tidak tepat sasaran,” ujarnya.

    Halim menjelaskan belanja penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 Pemkab Jember dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, sehingga hal tersebut menjadi kesimpulan BPK.

    Sebelumnya Pemkab Jember mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 Jember sebesar Rp479,4 miliar pada tahun 2020 dan anggaran tersebut tercatat terbesar kedua di tingkat kabupaten se-Indonesia.

    loading...
    Topik

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button
    Close